Guru Lombok Tengah Unjuk Rasa Tuntut Uang Sertifikasi

Praya, Gaung NTB
Ratusan guru dari seluruh kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, berunjuk rasa menuntut pembayaran uang sertifikasi semester I 2010 selama enam bulan, tambahan penghasilan Rp250 ribu perbulan, dan tunjangan beras.
Dalam unjuk rasa di kantor Bupati Lombok Tengah di Praya, Kamis, mereka juga mengancam akan melakukan aksi mogok mengajar jika tuntutan tidak dipenuhi.
Ketua PGRI Kabupaten Lombok Tengah Muksin SPd didampingi sejumlah pengurus lainnya melakukan dengar pendapat dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan DPRD,  namun tidak membuahkan hasil.
Ratusan guru yang datang memperjuangkan haknya itu ditemui Wakil Ketua DPRD Lombok Tengah L Fathul Bahri, Ketua Komisi A  H Zidan Hadi, Wakil Ketua Komisi B Ahmad Ziadi, Asisten I H Darwis, Kepala Badan Kepegawaian Daerah HL Ikwan Ridwan sertra sejumlah pejabat lainnya.
Meski pertemuan berjalan menegangkan, aksi ratusan guru itu tetap terkendali, dan menghasilkan sikap pemerintah daerah siap membayar  semua hak para guru dalam waktu dekat terutama tunjangan sertifikasi dan tambahan penghasilan selama enam bulan, asalkan ada yang mau bertanggung jawab jika ada komplin.
Awalnya sempat terjadi tarik ulur antara pejabat pemerintah daerah dan kalangan guru. Pemerintah kabupaten menginginkan pembayaran tunjangan sertifikasi dan tambahan gaji hanya untuk tiga bulan, alasannya terdapat beberapa guru yang belum melengkapi administrasi.
“Pencairan tidak bisa dilakukan setengah setengah, harus secara keseluruhan. Pembayaran dilakukan tiga bulan terlebih dahulu karena ada sebagian guru yang belum melengkapi administrasi,” mata Asisten I H Darwis.
Mendapat penjelasan seperti itu, ratusan guru yang berada di ruang panitia musyawarah DPRD Loteng sepakat menolak. Mereka tetap bersikeras agar tunjangan sertifikasi dibayar penuh enam bulan.
“Kenapa harus menunggu mereka yang belum selesai administrasinya, mungkin itu karena kebodohan mereka sendiri,” kata Kepala SMAN 4 Praya Supardi.
Ketua PGRI Lombok Tengah Muksin, meski didesak ratusan guru untuk menjamin jika ada komplin, mengatakan tidak berani mengambil risiko.
Namun dia sanggup menyelesaikan beberapa guru yang belum lengkap berkasnya itu. “Silakan bayar tuntas tunjangan enam bulan untuk guru yang sudah lengkap persyaratannya, kalau yang belum lengkap, saya siap menyelesaikannya,” katanya.
Meski Muksin tidak secara tegas mengatakan sanggup menjamin, namun Asisten I H Darwis tetap meminta kesanggupan Ketua PGRI untuk bertanggung jawab.
“Kalau siap bertanggung jawab, sekarang juga saya perintahkan bagian keuangan untuk melayani tuntutan guru,” katanya.
Lebih dari 50 guru dari TK hingga SMA belum melengkapi berkas, sebagian guru belum memiliki surat pernyataan melaksanakan tugas (SPMT) dan surat pernyataan menduduki jabatan (SPMJ) dari kepala sekolah masing masing.
“Sebagian lagi belum memiliki rekening padahal pembayaranya sekaligus. Ini yang menjadi kendala sehingga sertifikasi belum dibayar. Tidak ada gunanya kami menahan uang yang menjadi hak guru,  untuk apa, karena kami juga tidak bisa mengguakannya,” katanya.

berita lain

• No Related Post

berita lain:

1. Lampaui Kuota, Usulan Guru Sertifikasi akan Diseleksi Taliwang, Gaung NTB Kuota bagi guru yang disertifikasi pada Tahun...
2. 71 Persen Guru Dompu Tidak Lulus Sertifikasi Dompu, Gaung NTB Sekitar 71 persen dari 612 guru di...
3. Sertifikasi Bermasalah, Pengurus PGRI dan Guru Ngadu ke Dewan Dompu, Gaung NTB Pengurus PGRI Cabang Kempo Dompu dan sejumlah...
4. Moratorium, Pengiriman TKW ke Timur Tengah Tetap Berlangsung Taliwang, Gaung NTB Meski pemerintah telah memberlakukan moratorium (penghentian sementara)...
5. Siswa Buin Batu dan Warga Town Site ‘Diangkut’ ke Lombok Taliwang, Gaung NTB Aksi demo yang dilakukan masyarakat di lokasi...

Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.

Sorry, the comment form is closed at this time.