Taliwang, Gaung NTB – Komisi I DPRD Sumbawa Barat, dalam waktu dekat ini berencana mengundang Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BK-Diklat) setempat. Hal ini dilakukan menurut anggota Komisi I, Syafruddin Deni, untuk meminta klarifikasi terkait tudingan sejumlah pihak atas hasil tes seleksi CPNS Kategori Dua (K2).
Selain itu, Forum Honorer Kategori Dua (FHKD), juga akan diundang. “Secara pribadi, saya sangat prihatin dengan masalah ini. Kalaupun syarat kelulusannya berdasarkan beberapa indicator tertentu, setidaknya pemda bisa menggiring agar mereka yang didasarkan atas usia dan masa pengabdiannya bisa diprioritaskan, sedangkan yang muda-muda inikan masih bisa diusahakan tahun berikutnya,” kata Politisi Partai Hanura ini.
Menurut Deni—sapaan akrabnya, mereka yang masuk dalam data dan dinyatakan tidak lulus ini, tergolong pegawai yang kriteria keahliannya juga dibutuhkan oleh pemda KSB. Harusnya, pemda juga mempertimbangkan indikator usia dan masa pengabdian sehingga tidak akan menimbulkan persoalan dan kesenjangan. “Jadi wajar bila mereka merasa jadi korban ketidak adilan pemda,” tegasnya.
Karena itu pihaknya sambung Deni, akan meminta data jumlah pegawai yang tidak lulus CPNS K2 dengan menganalisa kembali soal basic para honorer tersebut. Ia berharap pemda nantinya bisa memberikan klarifikasinya, setelah itu DPRD baru bisa menentukan langkah apa yang akan ditempuh guna memperjuangkan para honorer dengan indikator usia, masa pengabdian yang telah memenuhi kriteria namun tidak lulus ini.
