Sumbawa Besar, Gaung NTB – Tim jaksa penyidik Kejaksaan Negeri Sumbawa melakukan pemeriksaan secara marathon terhadap sejumlah pejabat di KSB. Hal ini terkait dengan kasus dugaan penyimpangan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan senilai Rp 14 miliar. Kali ini giliran Ketua Komisi I DPRD KSB, M Tamsil yang dimintai keterangan, Selasa (18/2). Bersama pimpinan komisioner yang menangani bidang pendidikan tersebut, juga dimintai keterangan mantan Kadis Diknas KSB Drs Nurdin Nur MH untuk yang kedua kalinya. Selain itu, jaksa meminta keterangan Nurdin Rahman SE—anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Kajari Sumbawa yang dikonfirmasi melalui Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus), Iwan Kurniawan SH, mengatakan pemeriksaan sejumlah pejabat dimaksud sebagai upaya pengumpulan bukti dan keterangan guna mengungkap adanya unsur pidananya.
Diakui Iwan—akrab jaksa muda ini disapa, beberapa pejabat KSB sudah dimintai keterangan seperti Kadis Dikbudpora Drs Mukhlis dan bawahannya, Suhadi M.Si yang menjabat sebagai Kabid, serta Kuasa Bendahara Umum Daerah, Sri Ayu Idayani dan mantan Kadis Diknas KSB yang kini kepala ESDM, Drs Nurdin Nur MH. Kali ini Nurdin Nur dihadirkan kembali untuk menuntaskan pemeriksaan terkait kegiatan yang telah dilaksanakan bersumber dari DAK tersebut. “Sebelumnya masih belum tuntas, sekarang kami periksa lagi agar menjadi tuntas,” kata Iwan.
Pihaknya juga meminta keterangan Nurdin Rahman SE sehubungan dengan penyusunan anggaran DAK KSB Tahun 2011-2013. Nurdin Rahman merupakan anggota Tim TAPD yang diketuai Sekda KSB Musyafirin. Pada hari yang sama, lanjut Iwan, M Tamsil—Ketua Komisi I DPRD KSB dimintai klarifikasinya seputar proses penganggaran. “Setelah ini masih banyak lagi pejabat yang akan dipanggil untuk dimintai keterangannya,” pungkasnya.
