Taliwang, Gaung NTB – Sekitar 800 orang yang tergabung dalam Forum Honorer Kategori Dua (FHK-2) Sumbawa Barat yang tidak lulus tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), berencana akan meminta Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk menyikapi adanya indikasi penyimpangan data (berkas) peserta tes di Badan Kepegawaian (BK-Diklat) KSB.
Koordinator FHK2 Sumbawa Barat Hery Supriadi, Rabu (19/2) menyatakan akan menempuh jalur hukum jika eksekutif, legislatif dan yudikatif tidak serius merespons tuntutan mereka.
Hery juga berjanji akan terus mendesak Bupati sebagai pemegang kebijakan birokrasi untuk lebih berani bertindak tegas menyikapi berbagai dugaan manipulasi dan pemalsuan data yang melibatkan sejumlah aparaturnya. “Bupati harus bertindak tegas, sebelum dugaan kasus penyimpangan data tes K2 ini lebih runyam,” tegas Hery Supriadi.
Hal senada disampaikan Lilis Suryani salah satu tenaga honorer KCD Kecamatan Brang Rea Sumbawa Barat, bahwa dari 1.300 peserta yang ikut tes CPNS untuk K2 tercatat 500 orang dinyatakan lulus, atau 80 persen SK kelulusannya diduga fiktif. Sebab data honorer itu terdapat sejumlah indikasi pemalsuan. “Dari 500 orang yang lulus tes itu terindikasi SK fiktif, dan harus kita tuntut pihak BK-Diklat untuk mempertanggungjawabkan proses K2 ini,” tukas Lilis.
Sementara itu Toto Ismono SH salah seorang pengacara, mengaku sudah dihubungi, memintanya segera turun ke KSB membantu para peserta tes CPNS-K2 yang terindikasi pamalsuan data tes di BK-Diklat KSB.
Untuk itu, Toto Ismono berjanji siap membantu siapapun yang tengah terlilit proses hukum. “Dalam waktu dekat saya akan coba ke KSB untuk mempelajari dan mendalami kasus ini,” demikian Toto Ismono.
