Mataram, Gaung NTB – Anggota Komisi IV DPRD NTB, H Edy Muchtar, bertekad untuk meningkatkan pendapatan sekaligus kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan dengan mengandalkan dana aspirasi.
Kepada Gaung NTB, Rabu (19/3), Edy Muhtar, yang kini kembali mencalonkan diri sebagai anggota DPRD NTB untuk kedua kalinya melalui Partai Amanat Nasional (PAN) dari Dapil 5 itu, mengatakan masyarakat selalu berharap agar keinginan atau aspirasinya dapat didengar.
Saat menjelang Pemilu Legislatif (Pileg) para caleg rajin turun atau mendatangi warga ke desa-desa sambil menyampaikan berbagai program dengan diselipkan berbagai harapan atau janji-janji manis.
Namun, terkadang kata politisi Udayana itu, setelah berhasil dipilih warga maka mulai saat itu mereka lupa bahkan ada yang tidak kunjung datang, apalagi akan mengisi janji yang telah diungkapkan. “Caleg yang demikian itu diibaratkan oleh masyarakat laksana mendorong mobil mogok, sebab setelah hidup ditinggal dan hanya menerima asap,” tandas pria kelahiran Sumbawa Besar, 6 Oktober 1948 ini, seraya berjanji akan mengalokasikan dana aspirasi yang lebih banyak diarahkan untuk kepentingan masyarakat.
Untuk diketahui sambungnya, ditahun 2014 ini pihaknya memperoleh dana aspirasi sebesar Rp 1,4 miliar, dimana Rp 900 juta diantaranya akan diarahkan untuk membantu berbagai kebutuhan masyarakat.
Dana aspirasi itu antara lain digunakan untuk pembuatan dan perbaikan jalan lingkungan, bantuan modal usaha, bantuan berbagai alat produksi pertanian, bantuan pembangunan dan perbaikan masjid serta musalla.
Dengan adanya dana aspirasi ini masyarakat diharapkan merasa senang dan sebagai kader partai akan tetap berada di hati masyarakat. Para kader dianjurkan untuk selalu turun ke masyarakat guna melihat berbagai keluhan masyarakat yang kemudian dapat dipecahkan.
Menurut Edy, untuk Kabupaten Sumbawa memiliki 24 desa sebagai daerah binaan dari 165 desa dan kelurahan, sementara di KSB terdapat 8 desa binaan dari 65 desa dan kelurahan. “Terhadap desa-desa binaan ini saya telah turun bersilaturrahmi, sekaligus menampung berbagai aspirasi masyarakat sekaligus menyalurkan dana aspirasi untuk membantu warga,” tandasnya.
Dia menjelaskan, Komisi IV membidangi bidang Kesehatan, Agama, Pendidikan, Transmigrasi, Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan, Kesenian, Kependudukan/ KB dan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Musium dan Cagar Budaya.
Menyinggung tentang kesehatan, Edy, menambahkan tingkat derajat kesehatan masyarakat NTB termasuk di Kabupaten Sumbawa dan KSB sudah cukup bagus. Hal ini terbukti dengan semakin turunnya Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu Melahirkan.
AKB di NTB sekarang ini mencapai sekitar 42,5 per 1000 kelahiran hidup, jauh menurun dibandingkan dengan keadaan beberapa tahun lau yang mencapai lebih dari 100 per 1000 kelahiran hidup.
Turunnya AKB tersebut sebagai akibat kesadaran masyarakat yang semakin tinggi, dimana jika akan melahirkan mereka datang ke bidan atau Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) data Pos Persalinan Desa (Polindes).
Masyarakat terutama ibu-ibu sebelum adanya bidan desa, lebih memilih melahirkan dengan dibantu dukun terlatih atau beranak. Namun, saat ini keberadaan dukun beranak sudah sangat berkurang terutama di Kota Mataram, hampir semua atau 100% persalinan dibantu tenaga mEdys.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, Dr H Husman Hadi, menyatakan keberadaan dukun beranak atau dukun terlatih di Kota Mataram yang beberapa tahun sebelumnya sangat diandalkan untuk membantu persalinan, kini sudah mulai ditinggalkan masyarakat.
Masyarakat Kota Mataram tandasnya, hampir 100% melakukan persalinan pada tenaga mEdys atau bidan yang telah tersEdya pada setiap desa dan kelurahan, sehingga peranan dukun beranak hampir punah.
Disamping telah tersEdyanya tenaga kesehatan di setiap Puskesmas dan Polindes, juga kesadaran masyarakat yang cukup tinggi untuk melakukan persalinan baik di Rumah Sakit maupun Puskesmas dan Polindes denga rata-rata persalinan satu hingga dua orang per hari di setiap Polindes.
Dengan tidak adanya persalinan yang ditolong dukun, maka program pelatihan bagi dukun beranak kini ditiadakan khususnya untuk Kota Mataram, sementara kabupaten lainnya kemungkinan masih ada. “Namun demikian, jika ada persalinan di daerah yang masih ada dukun beranaknya, maka bidan dan dukun bekerja sama seperti bidang menangani persalinan sementara dukun ditugasi untuk memandikan bayi dan mencuci pakaian bayi,” imbuhnya.
Berbicara tentang Transmigrasi yang juga menjadi tugas Komisi IV DPRD NTB, Edy, kembali menjelaskan Kabupaten Sumbawa memiliki ribuan hektare lahan yang potensial untuk dijadikan kawasan pemukiman transmigrai.
Diantara ribuan hektare lahan tersebut yang telah di manfaatkan antara lain di Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa dan Tongo, KSB yang berada di lingkar pertambangan PT NNT.
Ribuan Hektare lahan tersebut oleh warga tran sejak beberapa tahun terakhir ini ditanami jagung. Tanaman jagung kini benar-benar telah memasyarakat di Sumbawa, karena hampir semua petani mengalihkan tanamannya ke jagung.
Sebelumnya tanaman jagung hanya dipusatkan di daerah transmigrasi di Labangka, namun kini sudah merata, sehingga produksi jagung di Sumbawa melimpah. “Yang perlu menjadi perhatian pemerintah sekarang ini adalah memberikan bantuan kepada petani atau mendirikan pabrik pengolahan jagung, sehingga jagung yang dijual petani tidak dalam bentuk gelondongan,” pungkasnya. (*)
