Sumbawa Besar, Gaung NTB – Perseteruan antara PT Bank BRI Cabang Sumbawa dengan debiturnya, Ny Lusi—pemilik UD Harapan Baru, terus berlanjut. Setelah proses persidangan perdata di pengadilan tinggi hingga Kasasi dimenangkan pihak tergugat (BRI), Ny Lusi selaku penggugat tidak menyerah. Ia menilai putusan tersebut tidak adil dan tidak mengungkap fakta yang sebenarnya. Karenanya untuk mendapatkan keadilan hukum, Ny Lusi selaku penggugat, mengajukan PK (Peninjauan Kembali) ke Mahkamah Agung (MA) melalui Pengadilan Negeri Sumbawa. Dan sidang PK digelar, Senin (24/3).
Persidangan yang berlangsung satu jam ini dihadiri penggugat dan tergugat. Pihak tergugat langsung diwakili Ny Lusi yang didampingi suaminya, Atun Yunadi dan Konsultan Perbankan—Fahruddin AS, sedangkan BRI adalah Rendra SH dari Kantor BRI Wilayah Denpasar. Sidang yang dipimpin Agus Supriono SH didampingi Ainun Arifin SH dan I Gst Ayu Kadek Ari SH tersebut hanya menerima alat bukti baru (novum) yang diajukan penggugat. Majelis hakim sempat meminta penggugat dan tergugat mengajukan sejumlah saksi. Saat itu penggugat langsung menunjuk Fahruddin AS selaku saksi, namun ditolak majelis hakim karena tidak diperkenankan mengajukan saksi yang pernah bersaksi pada sidang sebelumnya. Akhirnya Ny Lusi selaku penggugat menyatakan bahwa dokumen yang diajukan kepada majelis hakim dan berisi novum dianggap sudah cukup untuk dapat menganulir putusan Mahkamah Agung RI yang sebelumnya memenangkan tergugat.
Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang dikonfirmasi melalui Humas setempat, Reza Tyrama SH mengatakan, agenda sidang tersebut hanya menerima alat bukti baru (novum) dari penggugat (Ny Lusi). Karena tidak ada yang mengajukan saksi, maka persidangan kasus ini di Pengadilan Negeri Sumbawa menjadi yang pertama sekaligus terakhir kali. Selanjutnya novum tersebut kata Reza—akrab hakim ramah ini disapa, akan diajukan ke Mahkamah Agung untuk diperiksa memastikan apakah novum itu layak diajukan atau tidak. Jika novum ini diterima sambung Reza, maka dapat merubah keputusan yang telah ditetapkan MA.
Sementara Fahruddin AS—Konsultan Perbankan mewakili pihak penggugat (Ny Lusi), yang dicegat usai sidang, menyatakan bukti baru (novum) yang diajukan ini akan menjadi fakta yang terungkap di persidangan. Bukti baru tersebut ungkap Fahruddin yang juga mantan pensiunan BRI Sumbawa ini, berupa adanya kesalahan karena dalam melaksanakan tugasnya petugas BRI tidak mengikuti sepenuhnya peraturan yang dikeluarkan direksi BRI.
Aturan ini berupa Surat Keputusan Direksi PT BRI (Persero) Tbk, Nokep: S.94-DIR/ADK/12/2005, tertanggal 30 Desember 2005 tentang Restrukturisasi Kredit, yang telah direvisi sesuai Surat Keputusan Direksi PT BRI (Persero) Nokep: S.94.a-DIR/ADK/12/2005, tanggal 29 Oktober 2008 (Bukti P 1).
Petugas BRI ungkap Fahruddin, hanya melaksanakan satu point yaitu perpanjangan jangka waktu kredit atau penjadwalan kembali. Harusnya, jika petugas BRI memiliki ada niat baik dengan menjaga BRI dan Debitur sama-sama untung, dapat memakai penambahan fasilitas kredit/suplesi kredit. “Point ini tidak dilaksanakan sehingga BRI maupun debiturnya mengalami kerugian,” sebut Fahruddin yang diamini Ny Lusi.
Karenanya dengan novum berupa surat direksi BRI ini, Fahruddin yakin PK yang diajukannya dapat dikabulkan MA. “Saya yakin kebenaran pasti akan terungkap, dan keadilan hukum akan kami dapatkan,” tukasnya.
Saya tidak komen apa-apa kita serahkan ke MA, inikah semua diproses di mahakamah agung. “Saya tidak mau komentar apa-apa,” ucapnya singkat.
Rendra SH—utusan BRI Kanwil Denpasar yang juga pengacara tergugat (BRI) enggan memberikan tanggapannya. Saat dicegat, Rendra yang terlihat buru-buru meninggalkan tempat hanya menegaskan telah menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Agung (MA) selaku pihak yang berwenang dalam memutuskan perkara. “Saya tidak mau tanggapi, kita tunggu saja putusan MA,” ujarnya sambil berlalu.
