Taliwang, Gaung NTB – Eksekutif dan legislatif Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), selaku penyelengara Pemerintah Daerah diminta tidak cuci tangan dengan berbagai persoalan yang tengah membelit managemen PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT), setidaknya harus ikut berperan membackup proses negosiasi yang saat tengah berlangsung bersama Pemerintah pusat terkait PMK-RI No.6/2014 yang dinilai masih memberatkan, hingga berujung pada langkah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ribuan karyawan oleh perusahaan.
Hal ini disampaikan Ketua Lembaga NTB Parlement Watch (NPW) Sumbawa Barat, Suhardy, STP, LA, bahwa birokrasi melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki Tupoksi sebagai fasilitator dibidang ketenagakerjaan, tidak bisa tutup mata dan telinga atas kisruh yang sedang dihadapi oleh manegemen perusahaan tambang di Batu Hijau tersebut. “Setidaknya Pemda KSB dan Provinsi ikut berperan sebagai fasilitator mencari jalan terbaik, pada proses negosiasi yang sedang berlangsung antara pemerintah pusat bersama managemen PTNNT tersebut,” ujarnya, kepada Gaung NTB, Rabu (26/3).
Menurut Suhardi, peran serta Eksekutif dan legislatif untuk ikut membackup PTNNT di Batu Hijau dinilai sangat penting, mengingat managemen perusahaan tambang multi nasional yang mempekerjakan ribuan karyawan lokal dan regeonal itu, dalam waktu dekat akan melakukan langkah PHK besar-besaran, jika proses negosiasi bersama Pemerintah pusat melalui Menkeu RI tidak juga menemui kata sepakat. “Jika benar PTNNT akan tutup total opersional pada 2015 disertai PHK ribuan karyawan lokal dan regeonal itu, saya bisa prediksi dampaknya tidak hanya kondisi ekonomi rakyat KSB dan NTB akan mengalami devisit, bahkan dua kecamatan dilingkar tambang itu akan menjadi kota mati yang tidak berpenghuni,” ungkap Suhardy.
Sementara itu, Ketua LSM Ikatan Pemuda Peduli Tenaga Kerja (IP2TK) NTB, Juadi, SH, menambahkan bahwa isu managemen PTNNT di Batu Hijau akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara besar-besaran mulai April hingga Juni 2014 terhadap karyawan dan seluruh perusahaan rekanan sub-contraktor lingkar tambang yang dinilai tidak produktif adalah benar, karena hasil negosiasi bersama pemerintah pusat terkait PMK-RI No: 6/2014 hingga kini belum juga final, ditambah lagi dengan wacana pembangunan Smelter atau pabrik pemurnian emas dan tembaga yang dibebankan pemerrintah RI sebesar 5% dari jumlah total US 1,4 miliar dollar dari biaya pembangunan itu, dinilai masih sangat memberatkan pihak perusajaan terkait. “Jika proses negosiasi PMK-RI tentang bea keluar konsentrat belum juga final hingga awal april 2014, ataupun beban biaya untuk wacana pembangunan smelter itu tidak menemui kata sepakat, secara otomatis pihak managemen PTNNT dibatu hijau KSB akan gulung tikar sekaligus tutup total opersional pada 2015 mendatang,” pungkas Juadi.
