Sumbawa Besar, Gaung NTB – Aksi penipuan via telepon di wilayah hukum Polres Sumbawa marak akhir-akhir ini. Penelepon yang mengaku sebagai Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa tersebut menyasar sejumlah kepala desa, berjanji dapat meluncurkan sejumlah proyek pembangunan di desa asalkan dapat menyediakan sejumlah uang untuk kelancaran realiasinya. Beruntung para kades ini tidak tertipu karena langsung mengkonfirmasikan kebenarannya ke Bappeda Sumbawa.
Menanggapi laporan beberapa kepala desa ini, Bupati Sumbawa melalui Kabag Humas dan Protokol Setda Sumbawa, Rachman Ansori M.SE, Jumat (28/3) mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan telah menempuh langkah–langkah antisipasi dengan mengirimkan broadcast atau pesan elektronik kepada seluruh camat agar mengingatkan semua kepala desa tidak menanggapi hal tersebut karena merupakan modus penipuan. Perlu dipahami bahwa dalam perencanaan dan pelaksanaan setiap program pemerintah telah diatur melalui mekanisme Musrenbang (bagi perencanaan program). Bahwa proses perencanaan peluncuran program atau kegiatan di desa atau dusun tetap melalui mekanisme Musrenbang, mulai dari Musrenbang tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi maupun Musrenbangnas. “Tidak ada proyek atau program yang diluncurkan ke desa yang diperoleh hanya melalui telepon atau SMS,” tegasnya.
Jika akan ada program pembangunan yang dilaksanakan di suatu tempat, sambung Ansori—akrab pejabat ramah ini disapa, pemberitahuan secara resmi akan dikirim kepada pemerintah desa setempat melalui surat resmi, tidak melalui telepon ataupun orang per orang. Apalagi dengan meminta sejumlah dana, itu merupakan praktek penipuan. Selain itu, apabila program atau proyek tersebut turun ke desa, pasti akan melalui leading sector terkait. Dinas terkait ini akan menghubungi atau menginformasikan secara resmi kepada desa baik melalui surat tertulis, atau kepala desa dapat diundang ke dinas tersebut untuk mensosialisasikan proyek dimaksud.
Karenanya apabila kepala desa menerima telepon mengenai proyek pembangunan yang mengatasnamakan Kepala Bappeda diharapkan segera dikonfirmasikan ke instansi terkait untuk mengetahui kebenarannya. “Mari secara bersama-sama meningkatkan kewaspadaan melalui pemahaman yang baik tentang mekanisme yang berlaku di pemerintahan dengan mempelajari dokumen peraturan dan petunjuk teknis pemerintah, baik pusat maupun daerah,” pintanya.
