Mataram, Gaung NTB – Pulau Sumbawa termasuk Kabupaten Sumbawa dinilai sangat cocok dan cukup potensial sebagai tempat pengembangan ternak besar seperti Sapi Bali dan Kerbau, karena memiliki padang pengembalaan yang sangat luas, sementara untuk Pulau Lombok sangat cocok untuk pengembangan Sapi Inseminasi Buatan (IB) karena tidak memiliki padang pengembalaan yang cukup, hal ini disampaikan Ketua Komisi II DPRD NTB, H Husni Djibril di Mataram, Sabtu (05/04).
Luasnya padang pengembalaan di Pulau Sumbawa, sehingga diprediksi dapat penampung lebih dari 6 ribu ekor ternak besar terutama sapi dan kerbau.
Menurut H Husni, pada tahun 2008 telah dicanangkan program Bumi Sejuta Sapi (BSS) sebagai upaya Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi (P2SDS) yang dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Populasi sapi di akhir 2008 atau di awal implementasi program NTB BSS, tercatat sebanyak 507.836 ekor, dan terus meningkat hingga 916.560 ekor di akhir 2012, atau bertambah hampir 2 kali lipat hanya dalam waktu 4 tahun. Pada tahun 2013 populasi sapi diyakini sudah mencapai 1 juta ekor, atau nyaris mencapai target program BSS.
Dikatakan H Husni, data Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, sampai September 2013 populasi sapi telah mencapai 976.800 ekor.
Peningkatan populasi yang signifikan itu katanya, karena minat masyarakat mengembangkan usaha tani ternak terus bertumbuh dan berkembang.
“Berkat dorongan Pemerintah Provinsi NTB beserta Pemerintah kabupaten yang juga fokus mengoptimalkan potensi pengembanganya, populasi sapi ini terus meningkat,” paparnya.
Sementar jumlah kelompok usaha tani ternak di wilayah NTB baik di Pulau Lombok maupun Sumbawa, menurut H Husni, juga terus bertambah dan kini telah mencapai 2.156 kelompok, dengan jumlah sapi dan kerbau induk unggul sebanyak 309.094 ekor, yang melibatkan 53.900 orang tenaga kerja.
Menurut politisi PDI Perjuangan itu, ribuan kelompok ternak itu juga didukung oleh 212 orang konsultan dan penyuluh pendamping dari Sarjana Membangun Desa (SMD) dan 50 kelompok Lembaga Mandiri yang Mengakar pada Masyarakat (LM3).
“Diupayakan sampai akhir 2013 terbentuk sedikitnya 1.000 kelompok usaha tani ternak baru sehingga berdampak positif terhadap peningkatan jumlah ternak peliharaan yang pada akhirnya meningkatkan populasi ternak di berbagai daerah di wilayah NTB,” katanya.
Di NTB sendiri kata H Husni, telah mampu memproduksi 35 ribu ekor setiap tahun, yang melebihi kebutuhan daerah dengan jumlah penduduk sekitar 5,4 juta jiwa itu, sehingga diandalkan pemerintah pusat sebagai salah satu daerah sentra produksi daging.
Sementara kebutuhan daging sapi masyarakat NTB jelas H Husni, tercatat sebanyak 13.700 ton setiap tahun, sementara produksinya sudah mencapai 16.800 ton, atau surplus sekitar 5.000 ton.
Selain itu sambung H Husni, Pemprov NTB juga tengah berupaya mengembangkan industri peternakan yang dapat menghasilkan beragam produk berbahan dasar sapi, yang diharapkan terealisasi dalam kurun waktu 5 tahun kedepan, yang diawali di 2012.
Hal itu jelasyna, tertuang dalam ‘Roadmap’ pengembangan industri peternakan di wilayah NTB 2012-2017, yang dijadikan arah bagi usaha pengembangan industri perternakan yang bersifat strategis, bersekala besar dan berdurasi panjang.
Keseluruhan pembiayaan program pengembangan industri peternakan sesuai ‘Roadmap’ itu kata H Husni, bersumber dari APBN dan APBD yang dialokasikan secara berkelanjutan sesuai tahun berjalan.
“Dokumen arah pengembangan perternakan itu untuk mempercepat dan menajamkan fokus pengembangan program NTB BSS,” jelasnya.
Pemerintah kata H Husni, berkewajiban mendorong pengembangan industri rumahan berbahan dasar sapi yang di kembangkan sesuai keinginan dan keterampilan yang dikuasai masyarakat.
Karena itu disusun ‘Roadmap’ yang antara lain berisi program peningkatan keterampilan masyarakat yang menggeluti usaha ternak, terutama di sentra pengembangbiakan sapi dan akses pasar hasil pengolahan industri rumahan.
Produk yang diharapkan dari industri yang berbahan dasar sapi itu antara lain seperti olahan daging berupa daging kaleng, abon, kerupuk kulit, sate dan steak, olahan kulit berupa tas, sepatu, ikat pinggang, beduk dan gendang.
Selain itu itu juga ada olahan tulang berupa tepung tulang, piring, kerajinan tulang (gantungan kunci, kalung, cincin dan lainya), dan olahan tanduk berupa pipa rokok, aneka perhiasan, gagang pisau, pajangan tembok atau meja beragam rupa. Serta olahan kotoran sapi berupa biogas, pupuk organic dan lain sebagainya.
Dia menjelaskan, bahwa Komisi II yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan, Perikanan, Perkebunan, Peternaka, Pertanian, Pariwisata, Koperasi dan UKM, Dunia Usaha dan Investasi, Keuangan, Perbankan dan Perpajakan, akan terus fokus untuk mendukung program tersebut.
Dan Komisi II DPRD NTB, pada tahun 2014 ini mentargetkan penerimaan Pajak Daerah sebesar Rp 928,07 miliar atau meningkat Rp 254,83 miliar dari tahun 2013. Dan target penerimaan Pajak Daerah tersebut telah dutuangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Beanja Daerah (APBD).
Pihaknya juga mentargetkan penerimaan retribusi daerah sebesar Rp 26 miliar atau meningkat Rp 10 miliar dari tahun 2013 sebesar Rp 16,82 miliar dan ini diharapkan masuk dari Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. (*)
