Sumbawa Besar, Gaung NTB – Persoalan pasca pencoblosan Pemilu 2014 di Kabupaten Sumbawa terus bermunculan. Setelah dilakukan penghitungan ulang di TPS 21 Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa akibat terjadi perbedaan di form C1 dengan lembaran C1 plano, kini kasus yang berbeda muncul di wilayah Kecamatan Batu Lanteh. Seperti di TPS 01 Desa Bao Desa yang disinyalir terjadi kecurangan. Indikasinya adalah pada form C1 DPRD Kabupaten/Kota, di kolom nama dan tandatangan petugas KPPS, hanya diparaf tanpa adanya nama. Parahnya lagi, enam dari 7 paraf petugas KPPS tersebut bentuknya sama, dan diduga dilakukan oleh satu orang.
Demikian dengan tandatangan saksi, juga hanya diparaf, dan paraf semua saksi ini bentuknya tak ada bedanya.
Muncul kecurigaan dari sejumlah pihak terhadap adanya kemungkinan terjadi kecurangan, dengan menambah, mengurangi dan menggeser suara dari caleg satu ke caleg lainnya. Khabarnya juga di TPS 2 Bao Desa juga mengalami hal serupa, dan tidak menutup kemungkinan terjadi di TPS desa lainnya di Kecamatan Batu Lanteh. Hal ini sangat memungkinkan selain lokasinya sangat jauh dan harus melewati medan yang sangat sulit, juga minim pengawasan.
Ahmad Yani—salah seorang saksi dari Golkar di TPS 01 Desa Bao Desa, mengakui memiliki form C1. Memang di C1 tersebut kolom nama dan tandatangan KPPS hanya diparaf dan tidak ditulis nama jelas. Selain itu di kolom tersebut enam dari 7 petugas KPPS bentuk parafnya sama. “Tapi saya tidak persoalkan karena data C1 itu tidak menghilangkan suara dari caleg yang memberikan saya mandat untuk menjadi saksi,” ujarnya.
Sementara Ketua PPK Batu Lanteh, M Saleh Mastar membantah jika di kolom KPPS itu diparaf melainkan ditandatangani semua petugas KPPS terdiri dari Haryanto S.Pd (Ketua KPPS), Konde, Ahim, Arnaniati S.Pd, Lili Haryati A.Md.Kep, Ageluddin dan Mustakim. “Memang tandatangannya mirip diparaf,” kata Mastar—akrab Ia disapa. Demikian dengan tandatangan petugas KPPS, menurut Mastar, juga tidak sama, semuanya berbeda.
Bagaimana dengan tandatangan saksi yang terdiri dari 6 orang yaitu A Yani (Golkar), Hendra (Hanura), Saha (PPP), Hardinto (PKS), Muslimin (Gerindra), dan Andi Saputra (Demokrat) ? Mastar menegaskan ada beberapa yang sama karena ada satu orang saksi yang membawa mandat lebih dari satu partai.
Secara terpisah, Ketua KPU Kabupaten Sumbawa, Syukri Rahmat S.Ag, Senin (14/4), menyatakan secara aturan pada kolom nama dan tandatangan KPPS di form C1, harus ditandatangani. Paraf itu hanya dilakukan untuk mengoreksi atau membetulkan yang dianggap keliru. Terhadap dugaan yang muncul di TPS 01 Desa Bao Desa Kecamatan Batu Lanteh, Syukri menyatakan akan melakukan kroscek kebenarannya. Jika terjadi kekeliruan akan diperbaiki dengan mengkroscek data yang ada, dan terjadi kecurangan pasti akan terungkap, tentunya siapapun yang melakukannya akan berhadapan dengan hukum. “Kami mengingatkan seluruh petugas KPPS, PPS dan PPK untuk tidak coba-coba melakukan kecurangan karena praktek tersebut berisiko hukum karena masuk ranah pidana,” tegasnya.
