Sumbawa Besar, Gaung NTB – Caleg Golkar Daerah Pemilihan 4 Sumbawa, Berlian Rayes S.Ag M.Si, kecewa berat dengan kinerja Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan penyidik Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) yang menyatakan dugaan money politic yang dilaporkannya, tidak memenuhi unsur untuk diproses lebih lanjut sebagai tindak pidana pemilu (Tipilu). Ia menilai kinerja Panwas dan Gakumdu setengah hati dalam mengungkap kasus tersebut, dan ini akan menjadi preseden buruk bagi kinerja aparat penegak hukum ke depan, serta akan merusak tatanan demokrasi di daerah ini.
Harusnya keterangan saksi yang mengaku menerima uang dari tim sukses salah satu caleg yang meminta saat pencoblosan memilih caleg bersangkutan ditindaklanjuti. Bahkan saat memberikan uang ada hadir caleg dimaksud. Selain itu ada juga beberapa orang lainnya, yang harusnya dikonfrontir. “Saya lihat penanganan kasus ini setengah hati. Padahal pembuktian money politic ini menjadi pelajaran bagi banyak pihak tentang masa depan demokrasi. Dan pengungkapan kasus money politic ini juga menjadi prestasi bagi penegakan hukum di Kabupaten Sumbawa,” cetus Berlian—panggilan akrab Caleg yang juga Ketua PK Golkar Kecamatan Utan, dalam keterangan persnya, Sabtu kemarin.
Menurut Berlian, money politic ini dapat menjadi bom waktu bagi banyak orang. Dengan praktek ini, orang berpotensi dikalahkan atau dihabisi dengan uang. Praktek ini juga merusak tatanan social, hubungan kekeluargaan atau kekerabatan dalam masyarakat. “Bayangkan, tetangga tidak memilih tetangganya karena tidak memberikan uang, dan keluarga tidak mendukung keluarganya karena tidak ada uangnya,” kata Berlian memberi contoh.
Kenyataan inilah yang ingin dibongkarnya. Upaya ini bukan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri tapi untuk masa depan demokrasi. “Tidak ada urusannya dengan naik dan tidaknya saya sebagai anggota DPRD, tapi apa yang saya lakukan untuk mengungkap kebenaran sekaligus pelajaran bagi kita semua. Saya akui kalah tapi dengan catatan kalah secara terhormat, bukan karena dicurangi dengan praktek money politic,” tukasnya.
Sebagai Ketua Partai Golkar di Kecamatan Utan, Berlian menganggap praktek money politic yang diduga dilakukan Caleg dari partai Golkar sendiri, adalah sebuah penistaan dalam partai. Pihaknya menginginkan paradigma Partai Golkar menjadi partai masa lalu dan masa depan yang baik. Tapi karena ada oknum-oknum nakal yang masuk dan menumpang di tengah jalan, merusak citra Partai Golkar. “Ini catatan bagi petinggi Golkar baik di kabupaten, propinsi maupun pusat agar memberikan sanksi kepada oknum-oknum yang merusak citra partai,” tegasnya.
Kepada masyarakat, Berlian mengingatkan bahwa pemilu sesungguhnya hanya sarana untuk memilih wakil rakyat yang berkualitas bukan yang berduit. Dia khawatir jika yang terpilih adalah orang berduit, sungguh malang nasib orang yang memiliki potensi, kemampuan, dedikasi dan moralitas yang tinggi, dikalahkan oleh cukong atau bandit-bandit politik. “Saya harap kepada semua pihak untuk tidak berprasangka terhadap apa yang saya lakukan. Inilah perjuangan bersama untuk masa depan bersama. Kita tidak ingin masa depan demokrasi ditentukan dan digadai oleh bandit politik yang sebenarnya adalah orang tidak bertanggung jawab dan tidak amanah,” tandasnya, sembari mengiyakan bahwa upayanya membongkar praktek money politic ini karena menganggap dia bermain bersih, dalam tatanan etika dan moralitas yang tinggi.
Ditanya soal kemungkinan pupusnya harapan membongkar dugaan money politic menyusul keputusan Gakumdu bahwa laporannya tidak memenuhi unsur, Berlian menyatakan akan terus memperjuangkan kebenaran. Ia mengaku telah berkomunikasi dengan Kapolres dan Kajari, sembari berharap agar kinerja aparat penegak hokum tidak berdampak buruk terhadap kondisi sosiologis masyarakat Sumbawa. “Jangan laporan masyarakat diamputasi melalui penyelidikan setengah hati Panwas dan Gakumdu. Benar dan salahnya harus dibuktikan melalui proses persidangan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Anggota Panwaslu Kabupaten Sumbawa, Syamsi Hidayat S.IP mengatakan hasil pemeriksaan sejumlah saksi terhadap laporan Berlian Rayes menyimpulkan adanya indikasi money politic, sehingga melalui rapat pleno mengajukan persoalan itu ke penyidik Gakumdu. Dalam gelar perkara di Gakumdu, ternyata tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu. Salah satunya karena keterangan saksi berdiri sendiri, dan praktek money politic ini tidak dilihat secara langsung oleh saksi lainnya.
