Sumbawa Besar, Gaung NTB – Meski tahapan pemilu legislative masih belum tuntas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa telah mulai melaksanakan tahapan Pemilu Presiden (Pilpres). Hal ini ditandai dengan kegiatan bimbingan tekhnis PPK dan PPS yang dilaksanakan di Aula Hotel Sernu, Selasa (29/4).
Ketua Divisi Tekhnis KPU Sumbawa, Sudirman SIP yang ditemui usai kegiatan mengatakan, bimtek PPS dan PPK ini menandai tahapan Pilpres sudah dimulai. Dalam Bimtek ini, KPU mensosialisasikan Peraturan KPU No. 9 tentang pedoman tekhnis pemutakhiran data pemilih sekaligus implementasinya di lapangan, dalam rangka Pilpres 9 Juni mendatang.
Dalam tahapan Pilpres ini ungkap Sudirman, tidak ada lagi pemutakhiran oleh petugas pemutakhiran data pemilu dan langsung ditangani PPS dan PPK. Dasar data pemilih ini diambil dari data pemilih dan data pemilih khusus pada Pemilu Legislatif (Pileg) kemarin, termasuk data pemilih yang menggunakan KTP sebagai data pemilih sementara (DPS) Pilpres. “Kami juga mengambil data dari KPU pusat mengenai daftar pemilih pemula,” tambahnya.
Untuk tahapan Pilpres ini, ungkap Sudirman, petugas memiliki waktu bekerja sekitar sebulan, mulai dari menyusun model data pemilih menjadi daftar pemilih sementara (DPS), hingga kesempatan untuk diumumkan kepada masyarakat selama tujuh hari. Selanjutnya, data ini akan menjadi daftar pemilih sementara perbaikan dan daftar pemilih tetap (DPT).
Sudirman mengakui, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Pileg memang ada sejumlah kekurangan, seperti, dinamika perpindahan masyarakat yang tidak dibarengi dengan administrasi kependudukannya. Dicontohkan, di sejumlah kecamatan di Kabupaten Sumbawa ada masyarakat dari luar daerah yang datang untuk bekerja secara musiman. Saat dicatat, jumlah DPT membengkak atau DPT ganda. Sebab, yang bersangkutan masih terdaftar di daerah asalnya. Namun saat hari pencoblosan yang bersangkutan tidak ada di Sumbawa karena sudah kembali ke daerah asalnya.
Namun, semua warga negara Indonesia yang berada di Sumbawa akan dicatat sebagai DPT dalam Pilpres mendatang. Nantinya akan ada pengaturan administrasi khusus tentang lokasi pencoblosan mereka. Untuk mengatasi kendala ini, KPU dan operator Sidali akan melakukan input data langsung ke kecamatan. Jadi, data pemilih akan benar-benar dikroschek.
Ke depan, momentum ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk menyiapkan sumber daya KPU yang lebih maksimal. Pihaknya juga akan mempersiapkan sumber daya muda, agar memiliki tenaga lebih dalam proses pemungutan dan perhitungan suara. Kepada petugas penyelenggara pemilu diminta untuk selalu menjaga netralitas dan independensinya, serta intensif berkoordinasi dengan tenaga PPL dan Panwaslu sehingga tahapan mulai dari awal pelaksanaan hingga di KPU terawasi dengan baik.
