Sumbawa Besar, Gaung NTB – Kapolres Sumbawa, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Karsiman SIK MM menegaskan bahwa pihaknya akan tetap professional dalam menangani setiap laporan tindak pidana, termasuk laporan tindak pidana pengrusakan asset DPRD Sumbawa yang diduga dilakukan sekelompok orang yang menamakan diri Koalisi Mahasiswa Peduli Pendidikan (KMPP). “Setiap laporan yang masuk akan kami tindaklanjuti, dan penanganannya dilakukan secara professional, sebagaimana harapan KMPP itu sendiri,” tegas Kapolres menanggapi desakan Korlap KMPP, Roni Pasarani agar kasus pengrusakan ditangani secara professional, bijak dan komprehensif.
Kasus pengrusakan yang diduga dilakukan sekelompok orang itu, ungkap Kapolres, tidak ada kaitannya dengan aksi unjuk rasa. Dan perlu ditegaskan bahwa aksi demo yang dilakukan massa AMPP tidak dilarang bahkan dilindungi UU. Namun bukan berarti aksi itu dilakukan semena-mena, dengan berlaku anarkis dan merusak fasilitas umum. “Yang kami tangani murni perbuatan tindak pidana, bukan karena mereka menggelar aksi demo,” tandasnya. Sejauh ini pihaknya telah meminta keterangan sejumlah saksi termasuk staf DPRD Sumbawa. Olah TKP juga sudah dilakukan dengan mengumpulkan sejumlah barang bukti yang dirusak dan kini telah disita.
Penyidik juga telah melayangkan panggilan terhadap oknum yang diduga terlibat dalam aksi pengrusakan untuk dimintai keterangannya. Kapolres berharap panggilan itu disikapi secara proaktif sebagaimana komitmen mereka yang sangat menghargai dan menjunjung tinggi proses hukum. “Tidak ada tendensi apapun dalam penanganan kasus ini, dan kami tidak mau diintervensi, ini murni penegakan hokum,” tegasnya lagi.
Seperti diberitakan, Koordinator Umum (Kordum) KMPP, Roni Pasarani menduga ada skenario membungkam aktivis mahasiswa. Semua kasus yang disuarakan tidak ditanggapi secara serius oleh Dinas Diknas Sumbawa dan terkesan melakukan pembelaan. Demikian dengan DPRD Sumbawa, yang tidak merespon surat untuk hearing yang diajukan dua bulan yang lalu.
Ia juga mengkritisi surat pemberitahuan aksi ke kepolisian Resort Sumbawa, dimana rute yang tercantum hanya Kantor Bupati Sumbawa dan Diknas Sumbawa. Sementara di DPRD tidak termuat dalam surat pemberitahuan aksi, sehingga kepolisian tidak mengawal dan melakukan penjagaan. Di bagian lain Roni berharap Kapolres Sumbawa bersikap bijak, profesional dan komprehensif melihat permasalahan yang terjadi.
