Jakarta, Gaung NTB – Menko Perekonomian Chairul Tanjung memaparkan alasannya bersikap keras terhadap gugatan PT Newmont Nusa Tenggara. Dia menilai, perusahaan tambang asal Amerika Serikat ini terbukti kerap merugikan pemerintah. Langkah Newmont menggugat pemerintah ke Badan Arbitrase Internasional (The International Center for the Settlement of Investment Disputes/ICSID) bukan kali pertama. Jika 15 Juli lalu gugatan itu diajukan karena mereka dilarang ekspor mineral mentah, dulu Newmont pernah mengajukan RI ke meja hijau atas isu divestasi.
“Mereka pada 1998 sudah pernah menggugat kita, saat itu soal kewajiban divestasi saham ke pemerintah. Mereka mau divestasi, tapi hanya untuk mereka sendiri. Melihat dari track record-nya, perusahaan ini sering bikin masalah,” kata CT saat berbuka puasa bersama awak media di kediamannya, Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (21/7).
Salah satu momen yang bikin menko amat geram adalah pernyataan tim perunding Newmont . Mereka di hadapannya minta perpanjangan waktu supaya boleh menunda hilirisasi. Tapi di saat bersamaan, mereka mengajukan gugatan ke ICSID.
“Dia bilang minta waktu-waktu, tapi tetap mengajukan gugatan. Itu kan menghina kita. Saya bilang karakter Newmont ini begitu, bisa saja dia buying time, tapi yang jelas dia tidak punya niat baik untuk kita,” kata CT.
Karena berulang kali meremehkan otoritas di Indonesia, CT menilai wajar bila kali ini Newmont digugat balik. Menko menjamin, sikap keras pemerintah bukan karena tambang itu investor asing.
“Kalau perusahaan baik kita kasih carrot, fasilitas, perlindungan. Bagi yang tidak baik kita kasih stick, supaya mereka tidak main-main dengan republik Indonesia. Ibaratnya kalau anak nakal kan harus kita pukul, kalau sudah kelewatan,” ungkapnya. Justru kalau Newmont dibiarkan begitu saja menggugat, Republik Indonesia bakal merugi. Sebab, investor asing lain akan punya alasan memeras pemerintah.
“Nanti makin banyak investor yang bermain-main dan mencari keuntungan lewat jalan yang tidak benar. Oleh karenanya yang mau usaha bener, kita kasih fasilitas, perlindungan. Tapi yang tidak baik, kita kasih pelajaran,” tandasnya.
Pekan ini, pemerintah membentuk tim kuasa hukum menghadapi Newmont di ICSID. Anggotanya dipilih oleh perwakilan Menkum Ham, Menteri Keuangan, Menteri ESDM, dan kepala BKPM, dibantu jaksa agung menjadi sebuah tim menghadapi gugatan arbitrase Newmont .
Ditemui terpisah, Kepala BKPM Mahendra Siregar melihat opsi gugatan balik tidak terelakkan. Itu karena Newmont berkeras tak mau mencabut gugatan di ICSID. Senada dengan CT, Mahendra yakin amunisi RI menggugat balik tambang AS itu cukup melimpah.
“Tidak ada tanda-tanda Newmont mencabut, tentu kita harus respon dengan baik. Langkah-langkah sudah dilaksanakan jadi memang prosesnya sudah on. Apapun tuntutan dari Newmont (kepada ICSID) tidak akan terealisasi,” kata Mahendra.
Saat mengumumkan rencana gugatan balik ini pekan lalu, CT mengaku sudah menyiapkan pengacara serta inventarisasi pelanggaran Newmont selama beroperasi di Kawasan Batu Hijau, Nusa Tenggara Barat.
