Jakarta, GaungNTB.com – Ribuan guru honorer Madrasah di bawah naungan Kementerian Agama RI dari berbagai wilayah pada Senin (12/10) mendatangi gedung DPR RI. Mereka menuntut diangkat CPNS seperti halnya guru Kategori 2. Selama ini guru-guru Madrasah merasa didholimi karena diperlakukan tidak adil dan dibeda-bedakan.
Dalam pertemuan yang digelar di ruang rapat BURT, Nusantara 2 DPR RI bersama dengan Komisi 8 DPR RI, Drs. Mahfudz Siddiq, M.Si (Gerindra), Maman Imanulhaq (PKB), Dave Akbarshah F. (Golkar), Drs. Samsu Niang, M.Pd (PDIP) dan jajaran Direktorat Jenderal Pendidian Islam Kementerian Agama RI, puluhan perwakilan guru Madrasah berkeluh kesah. Mereka menuntut Kemenag bertanggungjawab terkait ketidakjelasan realisasi dana inpassing guru, tersendatnya pembayaran Tunjangan Sertifikasi Guru juga pencairan dana BOS yang kerap terlambat.
“kami minta kepastian soal inpasing dan tunggakan tunjangan sertifikasi yang belum dibayarkan itu kapan cair?. Karena di lapangan informasinya simpang siur. Tidak ada keterangan yang jelas dari Kemenag Pusat maupun Daerah”, ungkap salah seorang guru.
Menanggapi tuntutan itu, Dirjen Pendis, Prof. Dr. Phil. H. Kamarudin Amin, MA menyebut jika dana inpasing sebesar 1,3 trilyun tinggal menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan karena akan diplot dari sumber dana Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-BUN) yang dikelola oleh Menteri Keuangan.
“sekarang tengah proses verifikasi data oleh Irjen. Kalau beres saya bisa langsung tanda tangani dan segera direalisasikan. Mudah-mudahan Desember”, jawab Kamarudin.
Sedangkan terkait dana BOS, Kamarudin lagi-lagi menyebut selama ini terhambat karena perubahan akun.
“Perubahan akun dari 57 menjadi 52 membuat mekanisme pencairan BOS tidak mudah. Di lapangan kami akui terkendala resourch yang belum memadai”, tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Anggota DPR RI, Maman Imanulhaq mendesak agar Kementerian Agama RI segera merealisasikan tuntutan guru-guru Madrasah tersebut. Komisi VIII sendiri berjanji akan terus mengawal.
“Bagaimana mungkin slogan madrasah maju negara pun kuat bisa tercapai kalau guru-guru madrasahnya saja tidak diperhatikan”, ungkap Maman.
Bagi Politisi PKB itu terkatung-katungnya pemenuhan hak-hak guru madrasah memunculkan pertanyaan besar. Sebetulnya bagaimana pembenahan manajemen dan pola kordinasi yang diterapkan selama ini antara Kemenag Pusat dan daerah apakah sudah berjalan efektif atau seperti apa?.
“Kemenag ini tidak mau tahu apa tidak mampu sebenarnya”?, ungkap Maman.
Usai pertemuan, Maman langsung menemui massa yang berada di pintu gerbang DPR RI. Di hadapan para guru madrasah, Maman kembali menegaskan komitmennya untuk terus mendorong agar guru madrasah memperoleh kesejahteraan, Keadilan serta perlindungan dan layanan sosial yang selayaknya. (AD)
