Taliwang, Gaung NTB – Sepakat dengan apa yang pernah dikemukakan oleh Calon Bupati (Cabup)
– Paket MAPAN, Drs H Mala Rahman, belum lama ini memastikan jika Paket MAPAN di taqdirkan memimpin KSB untuk lima tahun mendatang. Akan menata sistem pengelolaan keuangan daerah (APBD) akan lebih baik.
Sehingga akan memberikan dampak positif salah satunya Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) aparatur sipil negara (PNS) tidak hanya akan diupayakan pembayarannya tetap lancar menjadi setiap bulannya, namun
Paket MAPAN akan mengupayakan peningkatannya dari jumlah yang ada sekarang ini.
Sependapat dengan pernyataan tersebut, oleh Calon Wakil Bupati dari Paket Mala – Panji (MAPAN), Iwan Panjidinata SE, kepada Gaung NTB belum lama ini, memastikan peningkatan tunjangan kinerja daerah (TKD) bagi PNS, yang didalamnya terdiri atas uang transportasi dan lauk pauk itu akan ditingkatkan, karena itu sudah masuk ke dalam Program Prioritas Paket MAPAN.
“Insyaallah tidak hanya PTT yang akan kami perhatikan nasibnya, bahkan PNS pun akan kami upayakan kesejahteraannya melalui peningkatan TKD, termasuk pembayarannya akan diupayakan setiap bulan,” janji Iwan Panjidinata SE.
Apa yang yang disampaikan tidak lah bersifat janji asal-asalan, melainkan pihaknya telah melakukan perhitungan secara akuntabel atau hitungan rill, dengan pola mengatur dan menata sistem pengelolaan keuangan secara baik dan benar, katanya.
Akhir-akhir ini pembayaran TKD PNS dari pantauannya, tidak lagi dilakukan per bulannya yang ada selisi tiga bahkan sampai enam bulan, bahkan ada yang belum terbayar tahun sebelumnya terpaksa dibayar tahun anggaran berikutnya. Menurutnya sistem tersebut tidak lah tepat mengingat PNS sebagaimana diketahui bersama juga menjadikan itu sebagai pendapatan sampingan diluar gaji pokok.
“Di era pemerintahan Paket MAPAN, Insyallah pola tersebut tidak boleh terjadi, bagaimana pun juga PNS berharap TKD itu bisa dibyr setiap bulan seiring dengan meningkatnya kebutuhan hidup sehari-hari berupa sandang, pangan dan papan,” ujarnya.
Secara pribadi, Iwan Panji demikian akrab politisi ini disapa, mengaku sangat prihatin atas kondisi yang ada saat ini, semestinya hak-hak para abdi negara (PNS) segera dibayar sesuai waktunya, namun karena alasan APBD yang devisit inilah yang mengakibatkan hak tersebut sepenuhnya belum bisa terealisasikan.
Dampak itu tidak lepas dari lemahnya sistem pengelolaan keuangan di era sebelumnya, untuk itu ia memastikan di di MAPAN semua kelemahan tersebut akan teratasi, tegas Iwan Panji.(**)
