Mataram, Gaung NTB – General Manager PLN Wilayah Nusa Tenggara Barat Dwi Kusnanto menyebutkan ada 60 persen pelanggan listrik bersubsidi di daerah itu yang bakal dicabut. “Itu dari total 860.000 pelanggan rumah tangga yang mendapatkan listrik bersubsidi di seluruh NTB,” kata Dwi Kusnanto di Mataram.
Menurut dia, data 860.000 pelanggan rumah tangga itu berdasarkan hasil pendataan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
“Mereka ini yang menikmati listrik antara 450 VA dan 900 VA. Jika dicabut, pelanggan rumah tangga 450 VA dan 900 VA hanya akan membayar subsidi sebesar 450/kWH,” ujarnya.
Dwi menuturkan, jumlah pelanggan listrik di NTB sebanyak satu juta enam ribu pelanggan. Dari data itu setelah dilakukan pendataan ulang TNP2K, diperoleh 860 ribu tidak memenuhi syarat penerima subsidi pemerintah.
Lebih lanjut, Dwi mengakui, selama ini banyak KWh listrik yang terpasang di NTB tidak berdasarkan ketentuan masyarakat miskin atau masyarakat yang berhak menerima subsidi. “Rencana pencabutan listrik itu, baru diberlakukan pada Januari 2016,” katanya.
Karena itu, ujarnya, kalau dari 860 ribu pelanggan dengan asumsi 60 persen, maka yang akan dicabut sebanyak 500 ribu pelanggan.
Dia menambahkan, pencabutan subsidi listrik oleh PLN dapat dilakukan tanpa persiapan panjang. Karena, PLN tinggal menggunakan database yang ada di TNP2K untuk menyaring penerima subsidi.
Mengingat, pemberlakuan subsidi itu nantinya akan mengacu pada jumlah masyarakat miskin. Dimana ada beberapa kartu yang juga sudah dikeluarkan pemerintah.
“Jika ada masyarakat miskin yang dikenakan tarif ke ekonomian maka bisa langsung melaporkan ke PLN dan menunjukkan kartu penerima yang sudah diberikan pemerintah,” tandasnya.
Kendati demikian, kata Dwi, pencabutan listrik bersubsidi tersebut sepenuhnya merupakan keputusan pemerintah. Sedangkan PLN hanya operator dan menjalankan tugas yang diberikan pemerintah selaku pemilik PLN.(Ant)
