Mataram, Gaung NTB – Kejaksaan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi pengadaan 170 telefon genggam jenis “tablet” yang dibagikan kepada kepala sekolah di wilayah Kabupaten Lombok Utara.
“Kami masih dalam tahap pengumpulan data dan keterangan sejumlah pihak terkait, kasusnya baru mulai kami tangani,” kata Kajari Mataram Rodiansyah kepada wartawan, Selasa.
Sehubungan hal tersebut, lanjutnya, saat ini kasusnya belum ditingkatkan ke tahap penyelidikan, melainkan masih ditangani pihak intelijen, baik dari pengumpulan dokumen maupun keterangan pihak-pihak yang berkaitan dengan proyek pengadaannya.
Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa Tim Intelijen Kejari Mataram sedang mengevaluasi hasil pengumpulan data dan mengagendakan pra gelar perkaranya.
“Nantinya kami akan evaluasi terlebih dahulu, baru bisa ditentukan langkah kedepannya, apakah pantas masuk tahap penyelidikan atau tidak,” ujarnya.
Saat ini, Rodiansyah menambahkan indikasi yang mengarah pada tindak pidananya sedang dikaji dan ditelaah, termasuk aturan yang memperbolehkan dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk pengadaan “tablet” bagi kepsek di Lombok Utara.
Untuk itu, ia mengungkapkan bahwa Tim Intelijen Kejari Mataram kerap turun ke lapangan guna mengumpulkan keterangan dan dokumen-dokumen yang dianggap penting dalam penanganannya.
Salah satunya, Rodiansyah mengungkapkan bahwa pihaknya sudah memintai keterangan ke beberapa pihak terkait, seperti kepala sekolah, instansi pemerintahan, termasuk tempat “tablet” tersebut dibeli. “Mereka semua sudah dimintai keterangannya,” ucapnya.
Diketahui, pengadaan “tablet” untuk kepala sekolah di Lombok Utara ini disalurkan melalui Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) setempat. “Tablet” tersebut dibagikan kepada 145 kepsek SD, 15 SMP, dan 10 SMA/SMK.
Dinas Dikpora Lombok Utara beralasan bahwa pengadaan “tablet” itu sudah sesuai dengan Permendikbud Nomor 161/2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS tahun anggaran 2015.(Ant)
