Sumbawa Besar, Gaung NTB – Keberadaan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dihajatkan untuk mewadahi keberhimpunan bagi para pemuda yang sadar akan sepenuhnya panggilan sejarah bangsa serta fungsi dan tanggungjawab kaum muda sebagai ahli waris sah dari bangsa Indonesia. Banyak sudah yang dilakukan organisasi yang menjadi “induk” berbagai organisasi kepemudaan ini, namun belakangan dalam dua tahun terakhir, banyak peristiwa dalam tubuh DPD KNPI Kabupaten Sumbawa yang justru kurang sedap di dengar.
Salah seorang Pengurus DPD KNPI Kabupaten Sumbawa, Abdul Azis SPd SD–Wakil Ketua Pemberdayaan Ummat, mengakui bahwa pada periodesasi kepemimpinan Bung Andi Rusni ia merasakan roda organisasi tidak berjalan dengan baik. Bahkan menurutnya miskin pengembangan dan pemberdayaan potensi kader bahkan cendrung mengamputasi potensi dan kreatifitas sehingga tingkat partisipasi kader maupun pengurus sangat rendah dan lemah.
“Itu sangat beralasan karena tatacara ketua selaku nahkoda organisasi kerap melakukan hal-hal di luar prinsip organisasi dan dirinya selalu menjadi penapsir tunggal atas kebijakan umum organisasi, tindakannya otoriter, dominan, superior dan semau-maunya,” ungkap Azis dalam press release yang diterima Gaung NTB, Senin.
Tak heran, katanya, kemesraan dengan pengurus kurang lebih berjalan 1 tahun 2 tahun terakhir masa kepemimpinannya, pengurus mulai retak dan banyak yang mengundurkan diri. “Pengurus yang berlawanan ide dan gagasan selalu dianggap sebagai musuh dalam selimut yang patut dipangkas habis. Tak heran pula sebelum mereka dipangkas lebih memilih mengalah, mundur,” katanya.
Pun demikian, lanjut Azis, ada juga pengurus yang senantiasa mencoba bertahan meskipun dalam keadaan pahit. Itupun mereka bertahan karena terpaksa demi menyelamatkan induk semang organisasi pemuda di daerah ini.
“Wadah keberhimpunan, sarana keauditoriuman, laboratorium kader” yang dikumandangkan sebelum pemilihan di aula Hotel Cendrawasih beberapa tahun lalu menurut Azis, rupanya hanya sebagai jargon yang dielaborasi dalam visi-misi. Kata-kata itu hanyalah sebatas public sevice, jargon semata, alat hipnotes sebagai pengantar untuk menarik simpati pemilik hak suara saat Musda dan tidak lebih dari itu karena sampai hari ini janji itu tidak terbukti.
“Figur muda energik, dibarengi dengan deretan pengalaman memimpin organisasi pemuda (OKP) seperti salah satunya Ketua Umum HMI Cabang Sumbawa menjadi salah satu catatan penting bagi pemuda untuk menitipkan harapan bagi percepatan kemajuan pemuda didaerah ini hingga menghantarkannya menjadi ketua dalam musda KNPI Tahun 2011 lalu. Semua itu, kini menjadi sebuah isapan jempol, namun tentu harus ada pertanggungjawaban publik terhadap semua pogram yang sudah diformulasikan dalam forum RAPAT Kerja daerah,” lontar Azis.
Ia membeberkan sejumlah faktor yang menyebabkan KNPI Sumbawa lemah, antara lain bahwa para pengurus tidak diberikan ruang untuk melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawab. “Kalaupun diberikan itu hanyak sebatas formalitas belaka,” katanya.
Selanjutnya, mekanisme organisasi banyak yang dilakukan secara inprosedural dan sepihak seperti membuat Surat Keputusan Mengangkat dan memberhentikan pengurus Kecamatan (PK KNPI) tanpa melalui proses Musyawarah Kecamatan (Muscam) padahal Muscam adalah forum strategis yang merupakan mekanisme pengambilan keputusan tertinggi pada tingkatan kecamatan untuk melahirkan Ketua/Pengurus Baru dan kerangka program umum untuk disinkronkan dengan Program DPD saat Rakerda. “Yang lebih parah lagi dalam beberapa tugas organisasi justru tidak melibatkan pengurus seperti pada waktu me-muscamkan beberapa PK. Lucu karena turun ke kecamatan hanya berdua dengan istrinya tanpa melibatkan pengurus DPD lainnya,” ungkapnya.
Ia juga menyebut bahwa pengelolaan anggaran KNPI yang tidak transparan sehingga berdampak pada kuantitas maupun kualitas perangkat kerja organisasi misalnya menyangkut Diklat kepemimpinan Pemuda (Diklat Pimda) tahun 2013. “Anggarannya sudah ada tapi tidak dilaksanakan sampai sekarang,” ungkap Azis.
Demikian juga program lainnya seperti Sumbawa Hijau I (2013) dan Program Sumbawa Hijau II (2014).
Sementara itu, dana Muscam yang sudah dicairkan pada tahun 2013, namun hak kecamatan itu tidak terlaksana dengan baik karena baru dilakukan pada 2015, itupun hanya dilakukan pada beberapa PK dan beberapa PK lainnya tidak Muscam melainkan SK langsung diberikan pada orang tertentu yang bukan produk muscam.
Lemahnya organisai KNPI Sumbawa, menurut Azis, juga diperparah dengan menggunakan managemen keluarga.
“Kami juga akui bahwa KNPI Sumbawa juga tidak melakukan pembinaan terhadap PK ataupun OKP. Mustinya PK dan OKP diberikan anggaran dengan memperjuangkannya melalui APBD,” katanya.
Buntut dari semua itu, lanjut Azis, adalah terganggunya agenda Musda yang seyogyanya digelar Agustus 2015 terpaksa molor. “2015 penghujung pun musda belum digelar padahal sudah diberikan permakluman oleh DPD KNPI NTB. Molornya Musda oleh pengurus perlu dikhawatirkan akan keluarnya SK careteker dari DPD I tentu memberikan justifikasi kalau DPD KNPI tidak becus. “Padahal sebenarnya bukan pengurus yang tidak becus tapi ada prilaku otoriter, superior yang membuat semuanya tidak beres dan tidak becus,” kritiknya.
Karenanya, ia menyerukan penguatan komitmen kepada pengurus DPD, PK dan OKP-OKP untuk sama-sama memperbaiki citra KNPI di Sumbawa. “Bila perlu kita lakukan mosi tidak percaya,” pungkasnya.
