Sumbawa Besar, Gaung NTB – Kabag Hukum Pemda Sumbawa I ketut Sumadi Artha SH dalam keterangannya kepada Gaung NTB diruang kerjanya Kamis siang (07/01) kemarin menyatakan kegiatan dan program Bagian Hukum pada tahun 2016 sesuai dengan tupoksi bagian hukum membuat produk hukum daerah khususnya berkaitan dengan sejumlah peraturan dan keputusan Bupati yang menjadi dasar bagi SKPD dalam menjalankan dan melaksanakan berbagai program pemerintah daerah untuk segera dituntaskan, dalam hal ini pihaknya telah melakukan koordinasi intensif dengan SKPD terkait.
Sedangkan terkait dengan sejumlah rancangan peraturan daerah jelas Ketut Sumadi Artha, sesuai dengan program legislasi daerah telah ada ada 11 Ranperda yang telah disiapkan untuk diusulkan dan dibahas secara intensif dengan Legislatif (DPRD Sumbawa) diantaranya ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Kawasan Tanpa Rokok (KTR), termasuk mengenai rencana detail tata ruang dan kawasan strategis, pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup, kaitan dengan pengelolaan sampah, serta revisi perda mengenai Kepala Desa dengan mengkuti dinamika pemilihan Kepala Daerah khususnya berkaitan dengan adanya calon tunggal harus diakomodir dan akan dilakukan revisi terhadap Perda tentang Pilkades yang belum mengatur tentang adanya calon tunggal dmaksud, tukasnya.
Dua hal penting terkait dengan penyelesaian peraturan dan keputusan Bupati maupun sejumlah Ranperda itulah yang akan dijadikan skala prioritas program bagian hukum di tahun 2016 ini sambung Ketut Sumadi Artha SH, karena itu koordinasi dan komunikasi intensif dengan leading sektor SKPD terkait terus dilakukan, sehingga seluruh berkas usulan yang akan diusulkan kepada Dewan sudah dalam keadaan siap dan matang untuk dilakukan pembahasannya secara intensif, sehingga apa yang menjadi harapan dapat segera dituntaskan dengan baik dan dapat dijadikan pedoman ataupun landasan yuridis dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan didaerah ini kedepan, ujarnya.
