Sumbawa Besar, Gaung NTB – Rupanya iktikad baik Pemda Sumbawa untuk menuntaskan penyelesaian pembayaran ganti nrugi lahan pembangunan jalan lingkar utara SAMOTA yang diperuntukkan bagi dua perusahaan yang tanahnya terkena pembangunan jalan dimaksud yakni PT Ladang Artha Buana (PT LABU) dan PT Danitama Land dengan jumlah nilai ganti kerugian yang ditetapkan pemerintah berdasarkan hasil perhitungan lembaga penilai independen (Appraisal) mencapai sekitar Rp 4,8 Miliar dengan dananya telah dititipkan ke Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku, karena kedua perusahaan menolak adanya ganti rugi tersebut karena tetap ngotot agar tanahnya tidak digunakan bagi kepentingan jalan dimaksud, ternyata kini berbuntut panjang sebab kedua perusahaan itu terhitung sejak Rabu (06/01) telah mengajukan keberatan dengan mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Negeri Sumbawa Besar.
Bagaimana tanggapan Pemda Sumbawa terkait dengan adanya permohonan kasasi yang diajukan PT Labu dan PT Danitamaland tersebut, berikut komentar Kabag Hukum I Ketut Sumadi Artha SH dalam keterangan Persnya kepada Gaung NTB diruang kerjanya Kamis siang (07/01) kemarin menyatakan kalau permohonan kasasi yang diajukan kedua perusahaan tersebut baru saja diketahui kemarin setelah mendapat surat release dari kepaniteraan PN Sumbawa, sehingga langkah awal yang akan ditempuh Pemda Sumbawa tentu terlebih dahulu akan membentuk sebuah tim kuasa hukum Pemda Sumbawa yang rencananya akan dikoordinir langsung oleh H Burhan SH MH (kini Kadishub Sumbawa) bersama tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) dari Kejaksaan Negeri Sumbawa maupun Bagian Asset dan Bagian Hukum Setda Sumbawa guna menghadapi permohonan kasasi yang diajukan kedua perusahaan tersebut.
Secara umum inti dari permohonan kasasi yang diajukan PT Labu dan PT Danitamaland disertai dengan pengajuan memori kasasi tersebut selain mempersoalkan soal izin lokasi penggunaan tanah bagi kepentingan jalan Samota, juga tetap menolak adanya ganti rugi lahan dan meminta agar pembangunan jalan Samota tersebut dialihkan melalui areal lahan tanah lain dengan tidak mengambil areal lahan mereka terang Ketut Sumadi Artha, karena itulah akan menjadi tugas dari tim kuasa hukum Pemda Sumbawa dalam tenggat waktu selama 14 hari yang diberikan aturan perundangan yang berlaku akan menjawab permohonan/memori kasasi kedua perusahaan tersebut dengan mengajukan tanggapan sekaligus jawaban melalui kontra memori kasasi dengan memuat berbagai tahapan program dan berbagai upaya yang telah dilaksanakan dengan baik oleh Pemda Sumbawa terkait dengan program pembangunan jalan Samota tersebut secara rinci dan runtut sesuai dengan program perencanaan dan tahapan yang telah dilewati sebelumnya.
“Apa yang telah dilakukan oleh Pemda Sumbawa bersama Panitia Pengadaan Tanah, Tim Appraisal maupun Tim Supervisi yang didalamnya juga terdapat unsur Kepolisian dan Kejaksaan dalam pelaksanaan program pembangunan jalan Samota dimaksud dinilai telah berjalan diatas aturan perundangan yang berlaku khususnya mengacu kepada ketentuan UU No 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, bahkan beberapa waktu lalu Komisi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan NTB dari hasil investigasi yang dilakukan berkesimpulan tidak menemukan adanya maladministrasi dalam pelaksanaan ganti rugi lahan tanah masyarakat bagi kepentingan pembangunan jalan Samota tersebut, karena itu Pemda Sumbawa tidak akan gentar menghadapi kasasi itu,” pungkas Ketut Sumadi Artha SH.
