Taliwang, Gaung NTB – Sejumlah tokoh Hizbuttahrir Indonesia (HTI) Dewan Pengurus Daerah (DPD) II mendatangi Polres Sumbawa Barat, Kamis (25/2). Bukan tanpa alasan kedatangan ormas HTI tersebut. Mereka mengagendakan pertemuan dan dialog dengan Kapolres AKBP Teddy Suhendyawan Syarif, SIK, MSi, guna membahas perkembangan situasi terkini terkait merebaknya fenomena organisasi terlarang di Indonesia. “Kami datang bersilaturohmi dan berbicara dengan Polri, mendukung mereka untuk sama – sama memerangi organisasi paham kapitalis liberal seperti organisasi terlarang Lesbian Gay Biseksual dan Transgander (LGBT) akhir akhir ini,” kata ketua HTI Sumbawa Barat, Ust Erwin Ansory, kepada wartawan.
Agenda pertemuan diikuti sedikitnya enam pengurus HTI dengan Kapolres ingin menjelaskan visi dan misi HTI. Sebagai organisasi dakwa, HTI mengemban tugas sebagai lembaga dakwah, meluruskan frame atau cara berfikir Islam secara syariat. Serta meluruskan sisi negatif opini yang dibentuk tentang Islam. Sebut saja, upaya kriminalisasi terhadap Islam dalam arti luas.
Ia menegaskan, HTI memiliki garis perjuangan yakni dakwah tanpa kekerasan. Lebih mengedepankan pendekatan dasar pemikiran. Apalagi, kata dia, di Indonesia tingkat penerimaan masyarakat terhadap syariat Islam mencapai 75% dari jumlah populasi muslim. “Kita ketahui bersama, sumber masalah LGBT ini adalah kapitalis leberalis. Yakni faham, kebebasan bukan pada pendekatan nilai nilai agama, sosial dan budaya,” ujarnya.
HTI ingin mengupayakan, agar penyadaran ummat harus dilakukan dengan pendekatan kajian di mimbar – mimbar dan masjid. Dakwa dari rumah ke rumah serta lembaga pendidikan. Erwin mengakui, LGBT jelas melanggar syariat Islam, merusak tatanan sosial dan budaya bangsa Indonesia. Maka itu, ia mengajak peran Polri selain pendekatan hokum, namun juga pendekatan pembinaan Kamtibmas. “Islam melarang keras, hubungan sesama jenis. Dalam dunia kesehatan saja, kaum lesbian dan gay menyumbang 80% penyebaran virus HIV dan AIDS,” tandasnya.
Sementara itu, Kapolres, AKBP Teddy Suhendyawan mengatakan, Polri sangat mendukung penegakkan syariat Islam serta menghargai perbedaan agama dan latar belakang sosial kultur.
Akan tetapi, yang harus diwaspadai pembelokkan nilai yang tidak sesuai adat, agama dan norma sosial yang berlaku di Indonesia. Kegiatan LGBT berpotensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat karena bertentangan dengan ajaran agama, sosial dan kebudayaan bangsa Indonesia. “LGBT itu ibarat virus, jadi harus diwaspadai. Itu diakui dalam ilmu Psikologi Forensik. Yakni, menimbulkan penularan dan ketergantungan terhadap prilaku prilaku pelecehan seksual yang melanggar hukum,” terangnya.
Ia mengakui, peran ulama dan organisasi masyarakat berbasis agama sangat dibutuhkan. Maka itu, ia mendukung peran serta dan kegiatan Hizbuttahrir. Kehadiran HTI bisa mengikis dan ikut mencegah menyebarlusnya pelanggaran hukum dan penyimpangan sosial penyakit masyarakat.
LGBT mengancam dis integrasi bangsa. Maka itu, HTI kata dia, bisa berperan dan bekerjasama dengan Polri dan Dai Kamtibmas bentukan Polri. “LGBT ini bisa menimbulkan fenomena kehajatan baru. Seperti yang terjadi di Sumbawa Barat. Itu bibit dari dampak penyimpangan sosial pada anak hingga berdampak buruk terhadap keamanan dan perdamian wilayah. HTI organisasi jelas serta visi dan misinya serta memiliki konstruksi konsep yang jelas,” pungkas Kapolres.
