Sumbawa Besar, Gaung NTB – Ratusan warga Dusun Sejari Desa Plampang Kecamatan Plampang, Kamis (25/02) mendatangi DPRD Sumbawa dengan harapan agar dapat difasilitasi terkait dengan penolakan mereka terhadap penerbitan SPPT terhadap lahan di Lutuk Jontal Dusun Sejari Kecamatan Plampang.
Untuk menuntaskan masalah tersebut DPRD Sumbawa melalui lintas komisi teknis yakni Komisi I dan Komisi II DPRD Sumbawa memfasilitasi pertemuan tersebut yang dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Sumbawa, Syamsul Fikri AR SAg MSi yang didampingi anggota dari Komisi I dan Komisi II serta sejumlah SKPD terkait.
Yadi Zubair, tokoh pemuda setempat dalam hearing tersebut menyampaikan bahwa dengan diterbitkannya SPPT di lokasi tersebut sangat merugikan masyarakat Dusun Sejari, karena lokasi tersebut dinilai sebagai kawasan tangkapan air bagi Bendugan Sejari yang ada di sekitar kawasan tersebut, disamping itu juga kawasan Lutuk Jontal itu merupakan sumber mata air yang selama ini menjadi sumber penghidupan warga Sejari dan sekitarnya.
Yadi menilai penerbitan SPPT di lokasi tersebut sama dengan ‘membunuh’ warga Sejari, oleh karena itu dia meminta kepada SKPD terkait agar dapat meninjau kembali keberadaan SPPT tersebut dan bila perlu katanya 32 SPPT dengan luas lahan mencapai 63 hektar dapat dicabut demi kepentingan masyarakat yang lebih banyak.
Ditambahkan Yadi, apabila pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat, apalagi bukan masyarakat sekitar kawasan itu untuk membuka kawasan itu, maka dikhawatirkan seluruh kawasan hutan Jaran Pusang akan dibabat habis. Karena desa-desa lain akan melakukan hal yang sama.
Ditambahkan warga lainnya, bahwa proses penerbitan SPPT itu dinilai tidak prosedural, karena diantara pemilik SPPT di lahan itu pernah ditanyakan mengenai lokasi lahannya, namum mereka tidak mengetahui.
Mereka juga menilai tim verifikasi lapangan dari Bagian Administrasi Pemda Sumbawa yang melakukan pengecekan lapangan dalam rangka menerbitkan rekomendasi SPPT, tidak turun lapangan secara maksimal dan juga tidak mengetahui secara pasti lahan yang
Sementara itu Firmansyah warga Sejari lainnya, mengungkapkan bahwa sebenarnya tidak ada masalah lagi dengan lahan tersebut apabila apa yang telah disepakati pada saat pertemuan di Dusun Sejari dapat dilaksanakan.
Disampaikan Firmansyah, bahwa dalam pertemuan yang digelar di Dusun Sejari bersama dengan Kepala Desa dan seluruh warga, disepakati untuk ditolak pembukaan lahan di lokasi tersebut juga menolak keberadaan Investor yang ada di lokasi tersebut, namun penolakan tersebut tidak diindahkan. Karena ternyata warga nota benenya bukan dari Dusun Sejari tetap berladang di lokas tersebut, hal inilah yang membuat masyarakat Dusun Sejari menjadi marah.
Sementara itu Camat Plampang, Subaidi, dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa memang tidak masalah apabila tanah negara itu diperuntukan bagi kepentingan rakyat, asalkan untuk mendpatkan lahan tersebut telah melalui prosedur benar dalam pengurusan tanah.
Karena adanya pro dan kontra terhadap lahan tersebut, Subaidi berharap kepada DPRD Sumbawa agar memfasilitasi masalah tersebut dengan arif dan bijaksana, sehingga tidak menimbulkan masalah di lapangan.
Sementara itu H Arahman SPd anggota Komisi I dalam kesempatan itu menyampaikan timbulnya masalah di kawasan itu dinilainya karena tidak ada optimalnya petugas dari pemerintah pada saat melakukan kroscek lapangan, oleh karena itu dia meminta kepada SKPD terkati untuk mempertanggungjawabkan masalah tersebut.
Disampaikan pula, bahwa hampir setiap permasalahan yang masuk ke Komisi I selalu berkaitan dengan SPPT, hal ini kata H Meng—sapaan akrab Ketua BK DPRD Sumbawa itu, menunjukan bahwa pemerintah tidak peka terhadap masalah rakyat terutama masalah pembukaan lahan baru.
“Kami sudah bosan menghadapi masalah yang sama setiap hari, oleh karena itu pemerintah harus berupaya maksimal untuk meminimalisir masalah tersebut dengan cara lebih berhati-hati lagi dalam menerbitkan SPPT,” katanya.
Oleh karena itu dia menyarankan, bahwa sebelum masalah tersebut dapat diselesaikan secara kekelaurgaan, diharapkan agar dapat ditangguhkan penggarapan lahan tersebut.
Setelah mendengar masukan dan saran dari Anggota Komisi I dan Komisi II DPRD Sumbawa yang sebagian besar menyarankan untuk melakukan peninjauan lapangan untuk memastikan kondisi lapangan yang sebenarnya, sehingga disepakati untuk menyampaikan rekomendasi bahwa kepada pemerintah daerah khususnya kepada SKPD terkait agar masalah sengketa lahan di Lutuk Jonta dapat dilakukan pengecekan lapangan bersama dengan Komisi I dan Komisi II, dan jika ditemukan terjadi pelanggaran dalam proses penerbitan SPPT di lokasi tersebut maka direkomendasikan untuk dilakukan pencabutan SPPT yang telah diterbitkan di lokasi tersebut.
Ketua Komisi I DPRD Sumbawa, Syamsul Fikri bersama semua pihak yang hadir dalam hearing tersebut, bersepakat bahwa kunjungan lapangan akan dilaksanakan pada hari Sabtu (27/02) mendatang.
