Sumbawa Besar, Gaung NTB – Advocat Suharto SH M.Si salah seorang praktisi hukum dan politisi senior daerah ini dalam keterangan Persnya kepada Gaung NTB diruang Posbakum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Selasa sore (08/03) kemarin menyatakan sikap tegas dan reponsifnya pemerintahan Husni-Mo terkait permasalahan pengamanan hutan yang secara khusus saat ini difokuskan kepada kawasan hutan Olat Rawa, bahwa Bupati telah membentuk Tim Opsgab yang keanggotaannya terdiri dari unsur Kejaksaan, TNI/Polri, Dinas Kehutanan, KPH Batulanteh dan Satuan Pol-PP patut diapresiasi sebab ini awal yang baik dan tentu mengesankan.
Yang terpenting sekarang ini kata Suharto, ini adalah kontribusi pemikiran saya sebagai anak bangsa, sebagai rakyat dan sebagai tau tanah Samawa yang tentu peduli dengan persoalan lingkungan dan peduli dengan persoalan kemajuan didaerah ini saya tekankan agar penyikapannya itu tidak Parsial, semata-mata berbicara soal pengamatan hutan Olat Rawa yang pendekatannya seperti yang sudah terjadi kemarin ada aksi dari tim gabungan setelah di SK-kan mengangkut kayu kayu yang sudah dipotong dan sekarang menumpuk disatu tempat. Buat saya tidak cukup sebatas mengangkut dan mengamankan kayu itu tetapi mari kita bedah secara menyeluruh, holistik dan komprehensif soal hutan itu sendiri, tukasnya.
Bahwa jauh lebih penting mengambil sikap untuk mengamankan hutan itu supaya tidak ditebang, itu jauh lebih hebat jauh lebih spektakuler, dan itu harapan masyarakat dengan berbagai pertimbangan serta tinjauannya dari berbagai aspek, jangan hanya lihat dari sisi penegakan hukum semata tetapi juga harus dilihat dari aspek sosial, ekonomi, budaya dan adat istiadatnya, itu yang paling penting dianalisa dan dibuat rencana besarnya mau diapakan hutan itu kedepan, seberapa jauh kepentingan hutan lestari ini harus dilakukan dan dihadapkan kepada ancaman bencana yang terus menerus menyita anak bangsa terjadi diberbagai tempat, papar Suharto.
“Terkait dengan harapan dan semangat saya seperti itu, maka pendekatan-pendekatan yang dilakukan tidak boleh terhenti pada tindakan refresif ada pelaku ditangkap persoalan diproses, tetapi jauh lebih penting daripada itu bagaimana membangun partisipasi masyarakat agar bersama-sama bertanggung jawab menyelenggarakan agenda dan program pemerintah untuk menjaga hutan itu tetap lestari sehingga dapat memberi nilai kedepan baik secara ekonomi, sosial budaya dan lain sebagainya. Jadi jangan ibarat baru kebakaran cari ember harus ada langkah-langkah antisipatif melalui leading sektornya, sosialisasikan ini melalui jaring pemerintah sampai ketingkat bawah ada Camatnya, ada Kepala Desa dan Tokoh-Tokoh Masyarakat, program yang baik ini sosialisasikan berikan pemahaman kepada rakyat tentang untung dan ruginya harus bicara untung dan rugi sebab konstitusi memerintahkan dan mengisyaratkan bahwa program pembangunan dilaksanakan sebagai tujuan negara yang paling utama adalah mensejahterakan masyarakat,” tandas Suharto SH M.Si mantan Ketua KNPI Sumbawa dua periode dan mantan anggota DPRD Sumbawa tiga periode ini.
Jadi jangan kemudian ada penyikapan disatu sisi tetapi dampaknya masyarakat menjadi gamang dan bingung serta tidak pula menyelesaikan persoalan hutan, sambung Suharto SH M.Si yang juga mantan Ketua Komisi I DPRD Sumbawa ini, sehingga perlu dilakukan inventarisir berapa luas hutan di Sumbawa dengan kondisi areal hutan yang masih baik, menurun kondisinya dan berapa yang kritis harus lakukan identifikasi masalahnya, agar terukur nanti program-program penyikapannya, dan inilah arti penting membangun dukungan dan partisipasi masyarakat, tidak mungkin menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah tetapi pemerintah harus mengajak masyarakatnya lewat jaring yang sudah jelas ada terstruktur sampai bawah tangan-tangan pemerintah, bangun pengertian dan pemahaman, beri solusi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi, sehingga tidak kemudian ibarat “Kaberang – Tau Rik Barak” tiba-tiba karena isuenya mencuat ini penyikapan dan penyergapan dilakukan secara besar-besaran, sudah barang tentu ada konsekwensi dan pembiayaan APBD misalnya, lalu lambat laun pudar, turun bahkan sepi lagi jika tidak diikuti oleh program sosialisasi, upaya membangun dukungan dan partisipasi masyarakat sehingga tidak boleh parsial harus menyeluruh dan perhatian kita tidak akan tersita lagi, pungkasnya.
Selamat kepada Bupati Husni kata Suharto, semoga saja dengan langkah-langkah tegas yang telah dilakukan kita pada giirannya akan melakukan evaluasi dan merumuskan program-program baru untuk menyelamatkan hutan sekaligus menjamin terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat. Jadi harus jaminan dan kontinyunitas, kesinambungan dan konsistensinya, dimana alternatif pilihan dalam penyikapan persoalan itu ada beberapa yakni pilihan preventif dan edukatif, sebab masyarakat itu harus diberitahu, diberi pemahaman untuk membangun dukungannya, ketika sudah berdiri kita bersama masyarakat dalam persepsi yang sama tentang untung rugi mengapa harus tiba kita pada satu pilihan sikap bersama, tentu lewat program-program edukasi namanya dan identifikasi persoalannya mengapa tiba muncul prilaku ilegal logging masif, apakah berkaitan dengan persoalan perut, apakah tingkat kesejahteraan masyarakat kita rendah dekati dengan program.
Kemudian bagaimana korelasi antara program – program reboisasi dan penghijauan misalnya yang dicanangkan oleh pemerintah didorong oleh program serta sejumlah anggaran evaluasi itu, bagaimana efektifitasnya, bagaimana fakta dan progresnya sampai dengan hari ini, jujur dan ini era demokrasi jangan sampai ada kesan masyarakat itu ketakutan secara pshicologis untuk bicara terbuka tentang mengapa ini terjadi, kock tiba-tiba banyak rakyat datang kesana (Olat Rawa) apa persoalannya khan ini yang penting kita eksplore itu sebab saya apresiasi juga kalau Bupati akhirnya meminta bantuan dan dukungan Tim Opsgab, Cuma mestinya ditata tidak kemudian karena suatu kepentingan bersama dalam tim gabungan, lalu ada alih peran misalnya penyidikannya itu di Kehutanan ada PPNS dan pembangunan secara teknisnya adalah kehutanan, papar Suharto.
Ketika bicara konteks penegakan hukum tidak mungkin tegak dalam keadaan yang abu-abu harus jelas tukas Suharto, tetapi harus ada kearifan mempertimbangkan soal aspek sosial, ekonomi dan sebagainya, ini bicara soal polise dan kebijakan sehingga tidak boleh memilih satu-satunya penyikapan, kendati demikian sikap tegas dan responsif pemeritah patut diapresiasi dan jangan hanya sebatas masalah Olat Rawa saja tetapi secara luas seluruh kawasan hutan Sumbawa dan bicara itu harus dengan data yang riel dan kongkret dan pendekatan tidak semata-mata refresif tetapi preventif dan edukatif serta yang paling penting hutan itu harus diamankan, mari kita berkomitmen untuk menyatukan semangat melakukan pelestarian atas lingkungan hutan kita, dan ini masukan buat rekan DPRD Sumbawa mereka harus menangis, merintih dan melihat fakta hari ini, betapa Bupati Sumbawa mengeluarkan SK bagi pembentukan Opsgab karena masifnya penebangan, jadi jangan hanya duduk dan bicara dibelakang meja saja lihat apa yang terjadi, ujarnya.
