Sumbawa Besar, Gaung NTB – Pernyataan Ketua Fraksi Hanura, M Yamin, yang menilai kinerja Pemerintah H M Husni Djibril dan H Mahmud Abdullah, (Husni-Mo), belum bisa dikatakan hebat dan bermatabat, dinilai oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Abdul Rakif sebagai isu murahan , karena panik melihat gebrakan yang dilakukan oleh Pemerintah Husn-Mo, karena 10 tahun pemerintah JM-Arasy, hanya dituntaskan dalam 100 hari kerja pemerintah Husni –Mo.
Dipaparkan A Rafik, di dalam program 100 hari kepemimpinan Huni – Mo, telah mampu melakukan beberapa lompatan yang strategis, terutama terhadap persoalan yang tidak mampu diselesaikan pada masa kepemimpinan JM –Arassy, seperti pemerantasakan praktek illegal loging, dimana kasus ini hampir tidak tersentuh oleh kepemimpinan JM – Arassy Muhkan.
Pada sektor pelayanan public tambahnya, pemerintah Husni-Mo telah menginstruksikan kepada SKPD untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan terbaik, serta menginstruksikan kepada SKPD untuk membuat program inovatif untuk masyarakat Sumbawa.
Terkait dengan masalah mutasi, di pemerintahan Husni-Mo jelas A Rafik, telah dipersiapkan secara matang dengan melakukan Tes Assesment terhadap sejumlah pejabat di lingkup Pemda Sumbawa, sehingga tidak salah dalam menempatkan orang sebagaimana pemerintah sebelumnya, melalui Assesmentdiharapkan akan lahir pemimpin SKPD yang betul –betul paham dan mengerti apa yang menjadi tugas di SKPD.
“Melalui Assesment tersebut artinya tidak ada intervensi politik baik dari Bupati maupun Wakil Bupati serta pihak manapun termasuk Tim Sukses,” jelasnya.
Dan memang diakui kata A Rafik, Timses Husni – Mo hingga saat ini tidak pernah dibubarkan, ini jelasnya bagian dari sejarah yang tidak bisa dipisahkan dari pemerintahan yang ada saat ini, mengingat keberadaan Timses tersebut diajak untuk mengusulkan sekaligus untuk mengawal jalannya roda kepemerintahan di Kabupaten Sumbawa.
Pernyataan M Yamin Ketua Fraksi Hanura DPRD Kabupaten Sumbawa, menurut A Rafik, tidak dilandaskan bukti dan fakta. “Saya nilai itu pernyataan panik, atau ingin membungkus kembali kelemahan – kelemahan yang terjadi pada masa kepemimpin sebelumnya, seolah –olah tidak ada masalah, padalah sebenarnya banyak masalah yang terjadi,” ungkapnya.
Pekerjaan besar pemerintah sekarang ini kata A Rafik, merupakan warisan pemimpin sebelumnya yakni diantaranya memperbaiki IPM Sumbawa yang masih berada pada peringkat ke-6 dari 10 kabupaten kota, kemudian angka harapan hidup yang masih berada di nomor urut 4 dari 10 kabupaten kota dan angka kemiskinan masyarakat Sumbawa masih nomor 5 di NTB serta daya beli masyarakat yang juga masih sangat rendah. Demikian juga kondisi infrastruktur jalan juga masih rendah.
Melalui program 100 hari Pemerintah Husni –Mo, telah memunculkan harapan masyarakat Sumbawa menuju Sumbawa Hebat dan Bermartabat, meski M Yamin menilai tidak obyektif terhadap fakta – fakta yang terjadi.
“Kami pendukung dan Timses Husni – Mo tidak alergi terhadap kritik, akan tetapi kritik yang bersifat membangun dan yang paling penting mngeluarkan kritik disertai dengan fakta,” tandasnya.
Terkait dengan tudingan M Yamin, yang menyatakan Timses yang meminta proyek, menurut A Rafik, hal itu sah-sah saja selama mereka mampu mengerjakan dengan baik dan profesional. Namun sepengetahuannya, tidak ada Timses maupun pendukung Husni-Mo yang meminta proyek SKPD.
Demikian juga dengan tudingan melakukan intervensi hukum, A Rafik menyatakan jika pernah dilakukan, dia meminta bukti karena menurut A Rafik, Husni–Mo selalu memberikan ruang kepada aparat hukum untuk melaksanakan proses hukum secara obyektif dan adil. A Rafik juga menyangkal Timses untuk melakukan aksi Demo untuk menghambat investasi, karena justru pemerintah welcome terhadap investasi selama memberikan manfaat untuk rakyat Sumbawa.
