Sumbawa besar, Gaung NTB
Aksi illegal logging di sejumlah wilayah hutan di Kabupaten Sumbawa, kembali marak. Ini tentunya sangat berdampak buruk terhadap kerusakan hutan dan lingkungan. Pelaku illegal logging seolah – olah tidak tersentuh oleh aparat. Bahkan secara terang-terangan memuat kayu dalam jumlah cukup banyak melintas di dalam Kota Sumbawa, sehingga aparat pemerintah terkesan tidak berkutik. Hal itu disampaikan bupati sumbawa, HM Husni Djibril BSc, di ruang kerjanya, Jumat (2/9).
Menurut Bupati, aksi yang dilakukan para pelaku illegal logging tersebut, sepertinya tidak ada pemerintahan di wilayah kecamatan dan desa karena Ilegal logging semakin marak dan massif. Berdasarkan catatan dan informasi yang diterimanya, Husni menyebutkan ada 7 kecamatan dengan tingkat illegal logging paling buruk saat ini, diantaranya Kecamatan Moyo Hilir, Kecamatan Moyo Hulu, Lenangguar, Orong Telu, Tarano, Plampang dan Empang. Meski setiap kecamatan ada pemerintahan kecamatan , pemerintahan desa, polsek, danramil, KSPH dan aparat lainnya, namun terkesan tidak berfungsi, lantaran para pelaku illegal logging semakin lancer memuat kayu – kayu jarahannya. “Dandim yang turun sewaktu-waktu dan tidak setiap saat bisa menangkap satu fuso kayu di wilayah plampang dan moyo hulu, sementara aparat di kecamatan dan desa yang punya wilayah justru tidak melakukan apa-apa. Ada apa ini,” ujar Bupati dengan nada geram.
Ditegaskan Husni Djibril, pemerintah daerah telah berupaya membentuk Operasi Gabungan (Opgab) dua bulan yang lalu dan berhasil menangkap sejumlah tersangka dan mengamankan ratusan kubik kayu di Kodim 1607 sumbawa. Setelah Opgab bubar, illegal logging kembali marak dan meluas bahkan lebih terang – terangan. “Haruskah kita kalah dengan perampok kayu yang hanya segelintir orang itu. Ataukah oknum-oknum aparat ikut bermain dan membekingi mereka. Ini yang menjadi pertanyaan yang harus dijadikan bahan interospeksi dan renungan kita bersama,” papar Bupati.
Karena itu, persoalan ini harus menjadi perhatian serius semua pihak, bahkan dirinya sudah meminta Sekda sumbawa mengundang semua komponen seperti camat, SKPD terkait, Forkopimda dan lainnya untuk membahas lebih serius lagi kondisi ini, Senin (5/9) mendatang.
