Sumbawa Besar, Gaung NTB
Hutan bakau yang berada di wilayah Nanga Sira dan Nanga Boro di Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara, yang dulunya merupakan kawasan hutan bakau yang tidak dimiliki oleh siapapun, akan tetapi setelah adanya pelebaran Jalan Samota, Hutan Bakau tersebut secara tiba-tiba diklaim oleh beberapa kelompok orang dan diduga melakukan penjualan seluas 5 hektar.
Tokoh Masyarakat Desa Penyaring H Syamsun Iskandar yang didampingi oleh Zulkarnaen kepada Gaung NTB Selasa (13/09), ketika berada di ruang Komisi II, mengatakan bahwa kawasan hutan bakau tersebut sebelumnya tidak pernah ada yang memiliki. “Kini sudah dijual oleh beberapa oknum perangkat Desa Penyaring”, ujarnya.
Terkait dengan penjualan hutan bakau seluas 5 hektar tersebut menurut H Syamsun, sejauh ini kasus tersebut sudah dilaporkan secara resmi kepada pihak kepolisian.
Sementara terkait dengan kedatangan mereka ke DPRD Sumbawa, berharap agar permasalahan tersebut dapat difasilitasi dan Pemerintahan Daerah dapat mengambil sikap tegas dalam permasalahan tersebut.
Menurut H Syamsun, keberadaan hutan bakau tersebut sangat berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat setempat. “Kalau hutan bakau tersebut dirusak, maka ekosistem yang berada di sekitar hutan bakau tersebut menjadi terancam, bahkan akan terjadi abrasi pantai dan kalau itu tidak diselamatkan maka air laut tidak akan mengikuti aliran sungai dan terus masuk ke area pertanian,” paparpnya.
Masih katanya, dengan adanya penjualan hutan bakau tersebut tentunya merugikan masyarakat dan negara, karena sepengetahuannya hutan bakau tersebut merupakan milik negara dan hutan tersebut telah dijual oleh oknum perangkat Desa Penyaring. “Ada bukti pembayarannya pada awal 2015, makanya beberapa elemen Masyarakat Penyaring melakukan protes terhadap hal tersebut”, tegasnya.
Sementara itu Anggota Komisi II, Salman Alfarisi, mengatakan bahwa terkait dengan hal tersebut dirinya bersama beberapa anggota Komisi II akan mengagendakan hal tersebut dalam waktu dekat dan akan memanggil semua pihak yang terkait.
