Sumbawa Besar, Gaung NTB
penyidik Unit Tipikor Reskrim Polres Sumbawa kembali melanjutkan penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi pembangunan kolam renang PDAM Sumbawa di wilayah Desa Pungka Kecamatan Unter Iwes pada tahun 2014 yang lalu, yang dilaporan Koalisi LSM atas dugaan terjadinya kerugian keuangan daerah dalam proyek pembangunan tersebut.
Sebab dalam pengerjaannya tanpa dokumen perencanaan termasuk RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang menjadi dasar dan acuan bagi keberlangsungan proyek yang diduga menelan dana ratusan juta rupiah ini. Pembangunan hanya berdasarkan kebijakan Dirut PDAM saat itu (Ir Gani Eko Harsono) akhirnya dihentikan Dewan Pengawas dari Pemda Sumbawa karena pengerjaannya melanggar aturan.
Kasat Reskrim Polres Sumbawa, AKP Yusuf Tauziri SIK yang ditemui Gaung NTB, Selasa (14/09) mengatakan bahwa pihaknya melanjutkan penyelidikan dalam laporan tersebut. Setiap laporan dari masyarakat tetap ditindaklanjuti, bahkan pihaknya telah berkoordinasi dengan BPKP dan sudah bersurat ke Dinas PU Kabupaten Sumbawa sesuai petunjuk BPKP.
“Kita mau tahu apakah pembangunan ini bisa dilanjutkan atau tidak akan menjadi bahan dalam penyelidikan. Apakah kita nanti bisa menemukan kerugian negaranya atau tidak”, ujar AKP Yusuf.
Ia mengaku bahwa BPKP belum bisa menghitung ada atau tidaknya kerugian negara dalam persoalan ini, sebab pembangunan kolam renang PDAM sumbawa tidak ada DIPA . “Jika DIPA PDAM itu ada untuk pembangunan kolam renang, pasti dapat dihitung dari RAB yng ada. Ini kan inisiatif pimpinannya. Nanti tunggu dari hasil Dinas PU itu seperti apa”, tandasnya.
