Sumbawa Besar, Gaung NTB
Para pengusaha kayu yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Kayu Sumbawa, Kamis (15/9) menggelar aksi besar-besaran memprotes dan mempertanyakan mekanisme penahanan kayu dan proses hukum yang dilakukan TNI bersama Dinas Kehutanan Sumbawa. Dalam aksi tersebut, ratusan massa menggunakan 11 truk dan puluhan sepeda motor.
Massa aksi yang didampingi Aliansi LSM pertama menggedor Makodim 1607, melanjutkan ke Dinas Kehutanan, Kantor Bupati Sumbawa dan berakhir di Gedung DPRD Sumbawa.
Dalam orasinya di Dinas Kehutanan Sumbawa, massa mengklaim bahwa kayu yang ditahan di Makodim Sumbawa tersebut sudah dilengkapi dengan dokumen. Untuk itu penyidik kehutanan diminta memprosesnya dengan benar, sehingga tidak terkesan adanya intimidasi dari pihak-pihak tertentu.
Selanjutnya di Kantor Bupati Sumbawa, massa pendemo juga meminta pemerintah untuk bersikap bijaksana dalam menghadapi persoalan ini. Mereka meminta agar Bupati Sumbawa berkoordinasi dengan pihak teknis terkait penangkapan ini. “Jangan hanya mengeluarkan aturan karena kepentingan orang tertentu. Kehadiran kami bukan bermaksud untuk mengganggu, namun masyarakat dilema dengan kondisi yang terjadi,” ujar Khairil Anwar Ketua LSM KAMITA.
Sementara itu Ketua LSM Forkots Opet Budjik meminta pemerintah agar bersikap bijaksana. “Kalau dokumennya lengkap kenapa kayunya ditangkap dan untuk apa kayu serta truk ditahan dalam waktu yang lama,” sesal Opet.
Dandim 1607 Sumbawa, Letkol ARM Sumanto SSos ditemui di ruang kerjanya mengungkapkan, personilnya hanya mengamankan kayu yang diduga hasil illegal logging dan sifatnya hanya membakcup Dinas Kehutanan Sumbawa.
Menurutnya, meski dilengkapi surat nantinya akan dicek oleh tim dari Dinas Kehutanan, TNI dan KPH. Dinas Kehutanan NTB juga sudah datang langsung ke Kodim dan sudah mengecek kayu-kayu tersebut. “Apabila massa menyatakan bahwa kayu tersebut sudah lengkap, kami juga perlu bukti. Apabila memang dokumennya lengkap, kayu tersebut pasti akan kami lepas. Tentunya ada proses pengecekan terlebih dahulu dari Dinas Kehutanan. Mungkin saja pengecekannya butuh waktu sebab area yang dicek sangatlah luas,” papar Dandim.
Ditegaskan, dalam hal penangkapan dan penahanan, tidak segampang itu untuk menangkap truk pengangkut kayu. Apalagi saat ini diduga terjadi modus surat kayu sangat gampang untuk dikeluarkan. Sehingga dari surat itulah nanti akan dicek kebenarannya. Bila perlu, pemilik kayu juga akan diajak untuk mengecek kebenaran hal tersebut. “Harusnya semua pihak fair saja di lapangan dan kalau mau berkomitmen harusnya dibuktikan bersama. Bila perlu dirinya sendiri siap untuk turun ke lapangan,” tegas Dandim.
Dikatakan, berdasarkan analisas inteljen Kodim 1607 Sumbawa, kayu rimba sudah tidak ada di kawasan milik masyarakat. Kayu tersebut sekarang hanya ada di kawasan hutan lindung. Bahkan sejumlah truk yang diamankan TNI juga faktanya mengangkut kayu jenis rimba. “Tim akan terus bekerja hingga ada kejelasan mengenai kayu tersebut. Dandim juga sudah memerintahkan Pasi Opsnya untuk mendampingi tim tersebut,” kata Dandim.
