Sumbawa Besar, Gaung NTB
Sidang gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diajukan Irawansyah S.Pd (30) kader Hanura yang kini duduk sebagai anggota DPRD KSB terhadap tergugat DPC partai Hanura KSB dan turut tergugat lainnya yang semula dijadualkan sidang perdananya Kamis kemarin dengan terpaksa ditunda dan dilakukan jadual ulang persidangannya pada Kamis (19/09) depan oleh majelis hakim yang diketuai langsung Hari Suprianto SH MH (Wakil Ketua PN Sumbawa) dengan hakim anggota Reza Tyrama SH dan Agus Supriyono SH didampingi Panitera Pengganti Syaifullah SH, sebagai akibat Tergugat DPC Hanura KSB bersama turut tergugat Pimpinan DPRD KSB dan Gubernur NTB berhalangan hadir (mangkir) tanpa alasan yang jelas.
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Hari Suprianto SH MH ketika dikonfirmasi Gaung NTB seusai memimpin sidang perkara pidana kemarin, membenarkan kalau perkara gugatan PMH yang diajukan penggugat Irawansyah S.Pd terhadap DPC Partai Hanura KSB dan turut tergugat lainnya yang semula dijadualkan Kamis kemarin dengan terpaksa ditunda dan dilakukan jadual ulang bagi persidangannya pada Kamis depan, kendati kuasa hukum khusus Penggugat Irawansyah S.Pd Advocat/Pengacara MT Budiman & Associates dari Mataram hadir tepat waktu, namun dikarenakan para tergugat dan turut tergugat tidak hadir maka pihak Pengadilan dengan terpaksa menunda sidang dan hafrus memanggil dan menghadirkan kembali para pihak pada persidangan pekan depan, tukasnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya Irawansyah S.Pd kader Hanura yang beralamat di Desa Meraran Kecamatan Seteluk yang kini duduk sebagai anggota DPRD KSB melalui empat orang kuasa hukum khususnya Advocat/Pengacara dari Mataram yang tergabung dalam bendera Low Office MT Budiman & Associates terdiri dari Advocat M Taufik Budiman SH, Yudian Sastrawan SH, Sahdan SH dan Miftahul Farid SH Selasa lalu 23 Agustus 2016 mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap DPC Partai Hanura KSB (Tergugat-I) maupun Pimpinan DPRD KSB (Turut Tergugat-I) dan Gunernur NTB ( Turut Tergugat-II ) ke Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan telah terdaftar dalam register perkara Nomor 42/Pdt.Sus.Parpol/2016/PN SBW tertanggal 24 Agustus 2016, terkait dengan pemberhentian (pemecatan) dirinya dari keanggotaan partai Hanura KSB maupun usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) dari keanggotaannya di DPRD KSB.
Selain Irwansyah S.Pd mengajukan gugatan PMH terhadap DPC Hanura KSB melalui Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, saat ini yang bersangkutan juga sedang mengikuti persidangan yang sama atas kasus gugatan PMH terhadap DPP Partai Hanura Pusat Pimpinan Wiranto melalui Pengadilan Jakarta Pusat terkait dengan keabsahan pemberhentian dirinya dari keanggotaan partai maupun persetujuan PAW sebagai anggota DPRD KSB, karena dinilai perbuatan yang dilakukan tidak melalui prosedur dan tidak sah, bertentangan dengan aturan perundangan yang berlaku maupun bertentangan dengan ketentuan AD/ART Partai Hanura, karena itu diminta kepada Pimpinan DPRD KSB untuk tidak menindaklanjuti proses PAW dimaksud sampai dengan adanya putusan berkekuatan hukum tetap(Inkrach) dari Pengadilan/Mahkamah Agung Republik Indonesia.
