Taliwang, Gaung NTB
Ketua Gapensi Provinsi NTB, H Faurani, SE, MBA, mengingatkan anggotanya untuk berhati-hati dalam melaksanakan pekerjaan proyek konstruksi, karena paket pengerjaannya dominan menggunakan uang rakyat.
Wejangan ini disampaikannya, saat menggelar rapat anggota BPC Gapensi Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dan silaturahmi Ketua BPD Gapensi NTB, di Aula Hotel IFA Taliwang, Senin (19/9).
Ia merasa memiliki kewajiban moral untuk mengingatkan hal itu, seiring dengan banyaknya kontraktor bidang jasa konstruksi yang mendekam di balik terali besi, dampak dari persoalan yang menimpanya. “Hasil pantauan kami dibeberapa daerah seperti di Lapas Mataram, sebagian penghuninya adalah kontraktor yang tersangkut kasus atas pekerjaan paket proyek,” ujarnya.
Menurut analisanya, semua itu terjadi tidak lepas dari kualitas proyek. Bahkan pihaknya memprediksi kontraktor yang tersangkut kasus hinga berakhir di ruang sel tahanan itu, murni disebabkan oleh kelalaian mereka sendiri.
Jika dicermati secara mendalam, tanggung jawab perusahaan terhadap konstruksi yang dibangun itu sebenarnya berlangsung sampai 15 tahun, kendati pun masa pemeliharaannya berlangsung 6 bulan. “Fakta yang ada selama ini proyek belum diserahkan lantas kontraktor sudah masuk sel tahanan. Ini semua itu tidak lepas karena faktor kelalaian sampai terjadi bagian volume yang fiktif,” tegasnya.
Selain itu lanjutnya, adanya pola yang kerap kali terjadi yakni praktek meminjamkan nama perusahaan kepada orang lain untuk sebuah paket pekerjaan, secara psikologis tanggung jawab pihak yang meminjam perusahaan tersebut kurang maksimal. Lain halnya jika si empunya perusahaan yang melaksanakan sendiri paket pekerjaan tersebut, otomatis pemiliknya akan bertanggung jawab dari segi kualitas, nama baik. “Terkadang praktek pinjam-meminjam perusahaan ini yang karena kedekatan tanpa melihat dampaknya. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, pastinya Direktur perusahaan yang dipinjam inilah yang bakal bertanggung jawab atas persoalan yang ada,” kata H Faurani.
Karena itu, pihaknya meminta BPC Gapensi KSB, untuk membina anggotanya meskipun kondisi KSB, saat ini terbilang masih aman tak seperti di daerah lain. Tak hanya itu, ia juga berpesan agar kontraktor lokal bisa di berdayakan. Sementara itu, Ketua BPC Gapensi KSB, Syaifullah ST, MSi, menyatakan terhadap pemberdayaan kontraktor lokal pada dasarnya Gapensi, menginginkan konsep keadilan dalam sistem pembagian pekerjaan terutama kepada pengusaha lokal.
Tapi laporan dari semua anggota Gapensi ternyata diketahui lebih dari 70 anggota/kontraktor lokal yang tidak mendapatkan pekerjaan dari Pemda. Ironisnya, ada satu perusahaan mendapat 5 – 6 paket pekerjaan Penunjukkan Langsung (PL) dari Pemda. “Konsep berkeadilan itulah yang diinginkan bisa diberikan pemda kepada BPC Gapensi, meski tahun ini belum bisa terlaksana minimal tahun 2017 mendatang untuk pembangunan KSB, pemda mau bermitra agar semua pekerjaan PL untuk diratakan ke kontraktor lokal,” tandasnya.
