Sumbawa Besar, Gaung NTB
Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Kabupaten Sumbawa melalui Seksi PAUD terus berupaya untuk meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan terhadap pendidikan anak usia dini (PAUD), salah satu upaya tersebut yakni dengan melakukan pendidikan dan pelatihan dalam rangka penguatan kelembagaan PAUD sekaligus juga mempersiapkan lembaga PAUD tersebut untuk diakreditasi.
Sebagaimana disampaikan dalam laporan Panitia Penyelengara, Mukhlis SPd, pada saat pembukaan pelatihan yang berlangsung di Hotel Cirebon, Senin (19/09), bahwa kegiatan akreditasi lembaga PAUD merupakan upaya dalam rangka penilaian terhadap lembaga PAUD yang ada, apakah mampu mencapai standar yang telah ditetapkan sesuai dengan Permendikbud Nomor 137 tahun 2014.
Untuk diketahui jelas Mukhlis, bahwa saat ini di Kabupaten Sumbawa, belum ada satupun lembaga PAUD yang diakreditasi khususnya lembaga PAUD Nonformal. Sementara untuk lembaga formal, sudah pernah ada yang terakreditasi, tetapi itu dilakukan 2 hingga 4 thaun lalu.
Akreditasi jelas Mukhlis, oleh sejumlah lembaga masih dipandang sebagai hal yang tidak penting dan justru merepotkan bagi pengelola PAUD hal ini dikarenakn dampak dan manfaatk nlangun akreditasi tidak mereka rasakan
Peringkat akreditasi juga masih dirasa hanya sebatas lembaran sertifikat yang tidak memiliki nilai jual atau nilai tawar sedikitpun menurut mereka.
Untuk itulah Dinas Diknas Kabupaten Sumbawa memandang perlu memberikan pemahaman yang baik dan benar tentang manajemen dan tata kelo lembaga PAUD yang sesuai dengan standar PAUD secara nasiona.
“kami berharap kegiatan ini dapat memberikan dukungan kepada lembaga PAUD dalam melakukan persiapan dalam rangka akreditasi sesuai dengan aturan yang ada,” harapnya.
Dilaporkan juga bahwa kegiatan pelatihan itu diikuti oleh pengelola PAUD formal maupun nonformal se Kabupaten Sumbawa, dengan jumlah sebanyak 50 orang pengelola, yang berlangsung selama 3 hari yakni dari tanggal 19 hingga 21 September di Hotel Cirebon Sumbawa.
Adapun materi pelatihan jelas Mukhlis, yakni Kebijakan PAUD, standar PAUD, Akreditasi PAUD dan Aplikasi laporan BOP PAUD, dengan narasumber Kadis Diknas, Kabid PNFI, dan Asesor PAUD NTB.
“Kami berharap melaluI Diklat PAUD ini, para pengelola memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola lembaga PAUD dengan baik dan benar sesuai dengan standar yang ditetapkan, dengan hasil akhir akan terwujud layanan PAUD yang bermutu yang natinya dapat dijadikan sebagai PAUD percontohan, PAUd unggulan maupun PAUD rujukan di Kabupaten Sumbawa,” harapnya.
Sementara itu Plh Kapala Dinas Diknas Kabupaten Sumbawa, Dr H Muhammad Ikhsan, dalam arahanya menyampaikan bahwa Akreditasi itu adalah amanat aturan pemerintah, yang merupakan implikias dari era globalitasi dengan kata kunci Standarisasi. “Orang yang tidak mengikuti standar, pasti akan tertinggal,” jelasnya.
Untuk diketahui jelas H Ikhsan, bahwa untuk menetukan standar suata lembag itu ditentukan oleh lembaga resmi yakni Badan Standar Nasional Pendidikan yang dilaksanakan oleh lembaga tentu juga yakni Badan Akreditasi Nasional PAUD dan PNF.
Adapun yang dilakukan akreditasi jelas H Ikhsan, yakni 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) meliputi Standar Isi, Standar Proses, Kompentensi, Standar Sarana dan Prasana, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Pembiayaan, Standar Pengelolaan dan Standar Penilaian.
Untuk mencapai standar tersebut sambungnya, sudah ada pedomannya yang harus dipegang oleh pengelola lembaga yakni Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
“Ikuti saja apa yang ada dalam standar itu, maka Insya Allah akan terakreditasi,” jelasnya.
Sebenarnya kata H Ikhsan, untuk mencapai standar yang dimaksud oleh suatu lembag PAUD tidaklah terlalu sulit, yakni cukup memenuhi saja apa yang disyaratkan dalam standar dimaksud, atau disebut dengan penilaian diri sendiri dengan cara melihat soal yang ada kemudian dijawab sendiri, yang kurang dilengkapi, sehingga semuanya terpenuhi.
Kalau semua persyaratan sudah terpenuhi, selanjutnya kata H Ikhsan, lembaga mengundang Asesor untuk melakukan Akrekditasi.
“Kalau kita mau menempu cara ini maka tidak ada lembaga yang tidak terakreditasi di daerah ini,” demikian H Muhammad Ikhsan.
