Sumbawa Besar, Gaung NTB
Kasus trafficking sepertinya tak pernah ada habisnya. Beberapa kasus terjadi mulai dari pemalsuan identitas, hingga pengiriman CTKW di bawah umur. Selain itu banyaknya kasus TKW yang muncul yang bermuara dari pemberangkatannya secara illegal dan tidak terdata di dinas terkait. Mudahnya penerbitan passport menjadi satu penyebab meningkatnya kasus TKI. Biasanya passport kunjungan dimanfaatkan untuk bekerja di luar negeri.
Kabid Penemepatan Tenaga Kerja Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa, Zainal Arifin SPt, MSi, mengatakan bahwa untuk memberantas trafficking, yang dilakukan harus dimulai dari hulu. Selama ini penanganan masalah TKI selalu saja dari hilir. Artinya sudah ada kasus baru ditangani, padahal yang lebih efektif adalah penanganan dari hulu sebagai bentuk pencegahan munculnya kasus-kasus tersebut. Karenanya ini menjadi tanggung jawab bersama. Untuk itu Ia mengusulkan pemerintah daerah membentuk Satgas Traficking sebagaimana telah dibentuk Satgas Ilegal Fishing, Satgas Ilegal Mining dan Satgas Ilegal Logging.
Keberadaan Satgas ini sangat penting karena leading sector terkait saling bersinergi. Seperti yang dilakukan Imigrasi saat ini yang sudah memperketat terbitnya passport, serta meminta pemohon yang hendak bekerja keluar negeri menyertakan rekomendasi dari Disnaker. Demikian dengan Disdukcapil yang lebih selektif dalam menerbitkan identitas. Kasus yang selama ini ditemukan di lapangan, banyak identitas calon TKW yang dipalsukan. Misalnya terjadi perubahan NIK (Nomor Induk Kependudukan), pengurangan umur, status menikah menjadi janda untuk menghindari disertakannya surat ijin dari suami. Sistem di Disnakertrans juga diperketat. CTKW yang mengajukan berkas atau permohonan melalui sesi wawancara, pemeriksaan identitas yang disingkronkan dengan identitas lainnya, serta memberikan pemahaman. Semua ini harus dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan di kemudian hari. Diakui Ipin—akrab pejabat ramah ini disapa, pihaknya banyak menerima pengaduan. Sebagian besar pengaduan ini berasal dari keluarga TKI/TKW yang keberangkatannya secara non procedural. Untuk menanganinya pihaknya menemui kesulitan karena mereka tidak terdata, terlebih lagi perusahaan yang memberangkatkannya tidak memiliki kantor cabang di Sumbawa. Meski prosesnya alot, namun Disnakertrans tetap berupaya untuk menanganinya.
Pembentukan Satgas Trafficking ungkap Ipin, merupakan terobosan dalam melindungi pahlawan devisa yang bekerja di luar negeri. Dalam Satgas ini terdapat beberapa unsur, selain Disnakertrans juga ada kepolisian, Imigrasi, Disdukcapil dan lainnya. Tentunya terobosan ini konsekwensinya terhadap anggaran. Untuk itu peran eksekutif dan DPRD untuk memperjuangkan hal ini sehingga TKI/TKW yang bekerja di luar negeri menjadi buruh migran yang bermartabat.
