Sumbawa Besar, Gaung NTB
Persatuan Alumni (PA) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar sosialisasi 4 Pilar Kabangsaan di Kabupaten Sumbawa, Minggu (25/9) kemarin.
Sosialisasi yang digelar di Wisma Daerah ini menyasar sejumlah kalangan mulai pelajar, mahasiswa, organisasi kepemudaan, organisasi kewanitaan dan sebagainya.
Adapun kegiatan ini mengambil tema “Kebhinekaan Dalam Pendekatan Budaya Samawa” diprakarsai Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GMNI Sumbawa dan Lembaga Analisis Kajian dan Kebudayaan Daerah (Linkar) yang menghadirkan pembicara salah seorang Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDIP, Dra Hj Eva Kusuma Sundari MA, MDE dan nara sumber Rektor UNSA, Prof DR Syaifuddin Iskandar MPd.
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Sumbawa, HM. Husni Djibril BSc, yang dihadiri seluruh Anggota DPRD Sumbawa Fraksi PDI Perjuangan, serta kalangan pelajar, mahasiswa, dan LSM.
Hj. Eva Kusuma Sundari, dalam pemaparannya menegaskan bahwa Pancasila sampai saat ini belum dijalankan sepenuhnya oleh negara, misalnya persoalan kemiskinan, pasal 33 UUD 1945 dimana tidak ada kekerasan, namun justru masih banyak terjadi. Karena itu dirinya mengajak seluruh warga negara untuk lebih waspada menghadapi ‘Proxy War’, termasuk kebijakan – kebijakan dalam negeri yang memunculkan kesenjangan, sehingga dapat beroperasinya radikalisme, terorisme, karena itulah para pengambil kebijakan harus menggunakan dasar Pancasila. “Jangan membuat kebijakan yang dampaknya justru menjadi lahan subur bagi orang – orang yang memusuhi Pancasila”, tegas Hj. Eva.
Sementara itu, pada bagian lain usai seminar berlangsung, Hj. Eva yang ditemui Gaung NTB mengatakan bahwa masyarakat Indonesia perlu berjiwa besar, sebab pajak negara hanya berkisar 60 persen terealisasi, sehingga untuk pembiayaan dan perencanaan menjadi terganggu, sehingga diharapkan para kepala desa dan para bupati untuk dapat memahami persoalan dalam negeri akibat tekanan fiskal yang sedang berlangsung walaupun bangsa Indonesia sendiri mendapatkan predikat sebagai negara yang pengelolaan piskalnya terbaik menurut IMF dan USSD.
Dalam situasi dan kondisi negara seperti ini, menurut Hj Eva, pemerintah harus memiliki terobosan dan melakukan penghematan serta pemotongan anggaran pada kementerian, untuk dapat menyelamatkan agenda bangsa yang lebih besar dari saat ini.
“suvive lah, untuk tujuan negara yang lebih besar di kemudian hari”, tegas Hj. Eva.
Menurutnya, bukan hanya dana desa, tapi semuanya dirasionalisasi termasuk dana sertifikasi yang ditunda selama 3 bulan. Anggaran di kementerian juga ditunda, bahkan di Kemenpan yang dianggap prioritas penting bagi Presiden diringkas 40 persen untuk dirasionalisasi.
Begitu juga di Kemendagri yang dirasionalisasi sampai Rp 40 triliun, termasuk DPR yang distop Kunkernya di dalam negeri. “Semuanya sedang dalam penghematan untuk tujuan bersama yang lebih baik”, demikian Hj Eva.
