Sumbawa Besar, Gaung NTB
Penyegelan Kantor Desa Lito Kecamatan Moyo Hulu yang dilakukan kelompok warga yang menamakan dirinya pendukung Calon Kades Irwandi HS sebagai bentuk akumulasi kekecewaan warga masyarakat terhadap proses pelaksanaan Pilkades Lito yang dinilai bermasalah dan cacat hukum hingga berbuntut ditundanya pelantikan terhadap sekitar 20 Kades terpilih se Kabupaten Sumbawa sampai dengan 10 Oktober 2016 mendatang ditanggapi serius oleh Kajari Sumbawa Paryono SH ketika berbincang-bincang dengan Gaung NTB di ruang kerjanya, Senin (26/09).
Sebagai salah seorang anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumbawa, kata Paryono SH, pihaknya sangat menyayangkan terjadinya penundaan terhadap pelantikan Kades terpilih se Kabupaten Sumbawa dimaksud tanpa alasan yang jelas, kendati disadari persoalan Pilkades ini sangat riskan dengan konflik kepentingan terutama yang bersentuhan dengan massa pendukung calon Kades. Seharusnya Pemda Sumbawa tidak mengambil sikap dan tindakan gegabah dengan serta merta melakukan pelantikan terhadap Kades Lito terpilih tanpa memperhatikan proses hukum yang sedang berjalan.
Seharusnya, Pemda Sumbawa menghargai proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan maupun di Kepolisian sambung Kajari, kendati di dalam ketentuan Peraturan Daerah (Perda) No 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa maupun Peraturan Bupati (Perbup) No 12 Tahun 2016 tentang Pilkades tidak secara rigit dan mendetail mengatur tentang mekanisme penyelesaian sengketa, persoalan hukum dan sanksi hukum yang jelas sebagai akibat pada saat pembahasan Perda maupun Perbup tidak melibatkan dan mengikutsertakan parat Penegak Hukum maupun Stakeholder terkait yang ada di daerah ini, sehingga jika terjadi konflik hukum seperti kasus Pilkades Lito ini justru dapat menimbulkan multi tafsir terhadap regulasi aturan perundangan yang berlaku.
“Oleh karena itu dimhibau kepada segenap lapisan masyarakat untuk dapat menahan diri dengan tetap mengedepankan kondusifitas daerah yang terjaga dengan baik, mari menghargai dan menunjung tinggi proses hukum yang sedang berjalan hingga adanya putusan berkekuatan hukum tetap (Inkrach) barulah dilakukan pelantikan terhadap Kades terpilih,” katanya,
“Sedangkan bagi sejumlah Desa lainnya yang tidak bermasalah segera dilakukan pelantikan agar roda pemerintahan dan pembangunan Desa dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan,” tandas Kajari Paryono SH.
Ke depan ujar Kajari, sebaiknya Perda dan Perbup ditinjau ulang untuk dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya agar regulasi peraturan perundangan yang berlaku berkaitan dengan Kepala Desa dan Pilkades dapat dijalankan dan dipatuhi sebagaimana mestinya yang di dalamnya termuat berbagai aspek terutama menyangkut persoalan hukum, sehingga ketika ada masalah Perda dan Perbup yang ada dapat dijadikan pijakan, dasar dan payung hukum yang jelas, tukasnya.
