Taliwang, Gaung NTB
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 16 desa di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), dijadwalkan terlaksana tanggal 6 November mendatang.
Berbagai persiapa pun telah dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PD) setempat. Salah satunya dengan membentuk tim Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) dan Majelis Penyelesaian Sengketa Pilkades (MPSP) gelombang pertama. “PPKD dan MPSP ini kita bentuk untuk menyiasati jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan Pilkades nanti,” ungkap Sekretaris BPMPD setempat, Arifin Fatahullah SH.
Di dalam tim tersebut juga dilibatkan sejumlah unsur terkait sesuai dengan tupoksinya seperti Bagian Hukum Setda, Dinas Dikpora jikalau terjadi persoalan ijazah, Disdukcapil terkait kependudukan, Kesbangpoldagri, termasuk Sekda dan Bupati selaku pengarah.
Arifin Fatahullah menilai, ada beberapa hal yang dikhawatirkan terjadi dalam Pilkades nanti. Jika dalam satu desa calon kurang dari satu, maka konsekwensinya akan berdampak terhadap upaya memperpanjang masa Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) sampai tahun 2017.
Kemudian lanjutnya, jika dalam satu desa terdapat calon lebih dari 5, maka pihaknya akan melakukan upaya seleksi terhadap calon atau akan dibentuk Panitia Seleksi (Pansel). “Alhamdulillah, sampai saat ini belum ada desa yang dilaporkan jumlah calon kades yang akan dipilih masuk kategori yang dikhawatirkan tadi. Di Desa Sapugara Bree, calonnya ada 5. Kalau Desa Sekongkang Bawah, baru satu calonnya,” terang Arifin Fatahullah.
Terkait tupoksi dan kerja tekhnis pelaksanaan Pilkades, sejauh ini belum di sampaikan. Nnamun lebih kepada sesuatu yang bersifat umum. Dasar inilah PPKD perlu dibekali pengetahuan dan wawasan terkait ketentuan tentang tekhnis pelaksanaan Pilkades.
