Taliwang, Gaung NTB
Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Arifin Fatahullah SH, memastikan alokasi anggaran yang dibebankan untuk membiayai operasiona para Agen PDPGR, yang selama ini ramai diperbincangkan sejumlah kalangan, bukan bagian dari ADD. Tetapi anggaran yang diarahkan penyertaan daerah ke APBDes.
Itupun untuk memback up biaya operasional para Agen PDPGR. Nantinya dari agen yang mana sebelumnya SK dari kabupaten akan diturunkan ke desa menjadi SK Kepala Desa (Kades).
Untuk realisasi anggaran tersebut, tidak serta merta akan dikeluarkan begitu saja melainkan tetap ada konsekwensi administrasi, yaitu Agen PDPGR tersebut akan melaporkan setiap kegiatan misalnya ada bedah rumah, atau setiap aktifitas apa yang dilakukan itu harus di laporkan sebagai syarat administrasi akan realisasi pembayaran operasional bagi Agen PDPGR.
Termasuk apa yang menyangkut kegiatan mereka (Agen PDPGR) dengan melakukan pendataan penerima BPJS, pedagang bakulan, nantinya harus dilaporkan ke desa sehingga ada koordinasi antara Agen PDPGR ini dengan desa. “Sumber pembiayaan operasional Agen ini melekat dalam APBDes alias tidak mengganggu belanja langsung yang ada di desa. Jika ada pihak yang menganggap bahwa itu sebagai bagian dari pemborosa anggaran, itu semua sudah di hitung oleh DPPKD, proyeksi yang diperlukan telah ada di desa,” tandasnya.
