Sumbawa Besar, Gaung NTB
Karena keterbatasan anggaran, Kantor Imigrasi Kelas II Sumbawa baru membentuk 3 tim Pora (Pengawasan Orang Asing) tingkat kecamatan. Dua kecamatan tersebut adalah Kecamatan Alas Barat dan Kecamatan Plampang, sedangkan di KSB Tim Pora dibentuk di Kecamatan Maluk.
Tim Pora bertugas menyelesaikan persoalan sekaligus pengawasan atas keberadaan orang asing serta mengantisipasi tindak pidana dengan jaringan internasional. Hal ini dikatakan Kasi Pengawasan dan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas IIA Sumbawa Yusriansyah Fazrin SH kepada Gaung NTB, Kamis (29/9).
Menurutnya, pengawasan dengan Tim Pora dilakukan untuk mengantisipasi apabila ada WNA yang tinggal di rumah penduduk.
Pemilihan Kecamatan Alas Barat, Maluk dan Plampang menurut Yusriansyah, didasarkan karena 3 kecamatan tersebut memang strategis karena ada perusahaan asing yang bergerak di wilayahnya sehingga mempunyai persentase besar keberadaan Warga Negara asing terbesar yang tinggal setelah kota Sumbawa dan Taliwang.
Untuk tahun depan kata Yusriansyah, pihaknya akan membentuk Tim Pora di Kecamatan Empang.
Selain itu, pengawasan orang asing juga dilakukan dengan menyebarkan surat wajib lapor kepada semua hotel di Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat.
“Kami sudah jalan ke semua hotel dan Alhamdulillah semua hotel sudah wajib lapor kepada kami dalam waktu 1×24 jam apabila ada tamu WNA yang datang” katanya
Lebih jauh disampaikan, pengawasan orang asing memang menjadi tugas imigrasi, Namun dengan adanya Tim Pora maka semua elemen juga harus terlibat aktif seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri), Pemda Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat, TNI, Kejaksaan dan Polri serta perangkat ditingkat Kecamatan dan Desa.
Yusriansyah mengakui, SDM Imigrasi memang masih kurang untuk melakukan pengawasan pada dua wilayah Kabupaten. Tetapi keberadaan tim pora sangat efektif untuk membantu dalam proses pengawasan.
“katika ada warga Negara asing di rumah penduduk maka warga lapor ke kepala desa, kepala desa lapor camat, camat kordinasi dengan kita petugas imigrasi, Jadi kita punya kebijakan selektif. Kalau (orang asingnya) merugikan ya kita tolak. Paling tidak tindakan keimigrasian, seperti deportasi. Kalau perlu sampai pengadilan, maka proses pengawasan dulu yang diperkuat” paparnya.
Sebelumnya beberapa waktu lalu pihak Kantor Imigrasi Kelas II A Sumbawa telah mendeportasi seorang WNA asal Tiongkok. Terkait hal tersebut, Yusriansyah membenarkannya. Menurutnya, seorang warga Negara Tiongkok Zhong Rongsong (27) telah dideportasi dari Kabupaten Sumbawa oleh petugas Kantor Imigrasi Kelas II A Sumbawa dengan pengawalan ketat pada sabtu (3/9). Zhong sempat menjalani hukuman pidana badan selama 3 bulan dan 15 hari penjara potong tahanan disertai degan kewajiban pembayaran denda sebesar Rp. 2.000.000 subsider 1 bulan kurungan. Diungkapkannya, Zhong keluar dari Rutan Lapas Sumbawa pada senin (29/8). Pasca dijemput dari Rutan Lapas Sumbawa, pihak imigrasi langsung melakukan pemeriksaan untuk melengkapi dokumen administrasi deportasi serta berkordinasi dengan sponsor yang telah memberangkatkan Zhonk sebagai pekerja asing ke Indonesia terkait tiket untuk proses pemulangan. Zhonk yang berasal dari negeri Fujian Tiongkok mengaku sebagai buruh pembuatan cetakan dari besi.
Setelah semua administrasi rampung dan tiket pulang bersedia ditanggung pihak sponsor sambungnya, Zonk pulang ke negaranya dengan pesawat R China pada Sabtu (3/9) melalui di Bandara Internasional Lombok (BIL).
