Taliwang, Gaung NTB
Insiden ambruknya tembok proyek pembangunan Pasar Jereweh, belakangan menuai perhatian dari sejumlah pihak. Salah satunya dari unsur wakil ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), yang turun langsung ke lokasi meninjau tempat terjadinya insiden kecelakaan kerja.
Bukan hanya karena proyek ini bersumber dari APBN. Namun insiden ini menjadi heboh, karena standar keselamatan dan kelalaian proyek miliaran rupiah itu, justru diduga memicu munculnya berbagai desakan proses hukum terus dilancarkan.
Ketua DPRD setempat, Muhammad Nasir, yang turun bersama wakil ketua dan anggota Komisi III, menanyakan langsung kepada pengawas dan pelaksana proyek termasuk PPK dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan UMKM sebagai user.
Nasir menemukan fakta bahwa tewasnya Abdurrahman (53) warga RT 02 RW 01 Desa Beru Kecamatan Jereweh, akibat konstruksi bangunan yang tidak lengkap. Balok beton tengah sebagai pengunci ternyata tidak dipasang terlebih dahulu. “Kalau kita lihat mutu konstruksi saya pertanyakan. Kalau akibat angin tidak mungkin seperti ini. Apalagi umurnya sudah 14 hari. Inikan bangunan lama, kalau karena angin bangunan baru pasti roboh. Saya duga kuat sekali campurannya bermasalah,” kata Nasir.
Atas dasar itu, ia mendesak kepada kepolisian untuk mengusut dan melakukan investigasi menyeluruh untuk memastikan sebab-sebab tewasnya korban. Proyek ini kata dia belum selesai. Pihaknya ingin memastikan ada langkah lanjutan mengusut masalah ini.
Ia meminta kontraktor pelaksana menghentikan seluruh pekerjaan sampai investigasi dari kepolisian selesai. Anggota Komisi III juga mendesak menghentikan pekerjaan yang masuk dalam penyelidikan atau Police Line sampai proses hukum selesai. “Yang meninggal pakai tidak helm atau standar safety. Jika tidak pekerjaan proyek ini tidak memenuhi standar,” lanjut Nasir.
Ia meminta pengawas dan pihak Dinas Perisndustarian Perdagangan dan UMKM, memastikan standar keamanan pekerja dipenuhi. Desakan agar proses hukum berjalan diharapkan terlaksana. Sebab, ini menyangkut nyawa dan kelalaian pelaksana. DPRD menilai harus ada penegakkan hukum dalam insiden tadi.
