Sumbawa Besar, Gaung NTB
TP4D diminta oleh Pemda Sumbawa untuk mengevaluasi kegiatan pembangunan yang tengah dilaksanakan oleh sejumlah SKPD di lingkup Pemda Sumbawa. Dari hasil evaluasi TP4D tersebut ditemukan ada 4 SKPD yang serapan anggarannya dinilai masih rendah meliputi RSUD Sumbawa, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pendidikan Nasional, hal ini disampaikan Kasi Intelejen Kejaksaan Negeri Sumbawa, Erwin Indrapraja SH, MH kepada Gaung NTB, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (31/10) kemarin.
Dipaparkan Erwin, dari 4 SKPD tersebut yang serapan anggaran diduga minim, terhadap permasalahan dan kendalanya. Seperti RSUD yang serapan anggaran minim karena belum terserapnya anggaran pembangunan Ruang Rawat Inap Kelas 3, yang mana progresnya masih dibawah 20 persen.
Dari itulah kata Erwin, TP4D menyarankan agar pihak RSUD Sumbawa dapat mempercepat pengerjaaan pembangunan baru berlantai tiga sesuai dengan perencanaannya itu, sekaligus disarankan untuk membentuk tim independent atau tim pemeriksa barang untuk yang di luar pengawasan, yakni tim independen dari Unram.
Selain itu kata Erwan, TP4D juga meminta kepada PPK RSUD untuk melaporkan kemajuan fisiknya setiap minggunya agar dapat dimonitoring progres-progresnya.
“Jangan sampai pekerjaan jatuh tempo pada 25 Desember belum rampung karena akan menjadi masalah, kami berharap agar spesifikasi dari rumah sakit sudah terpenuhi semua jangan sampai kualitasnya tidak terjaga,” harapnya.
Begitu juga terhadap Dinas PU sambung Erwan, meski pada dasarnya tidak ada terkendala secara prinsip terhadap pengerjaan pembangunan jalan, ada 7 paket pekerjaan senilai Rp 93 miliar dari dana DAK yang tersebar di beberapa tempat.
Dalam waktu dekat katanya, pihaknya akan turun ke lapangan untuk mengecek kebenaran pengerjaan disik jalan tersebut. Terhadap Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Nasional Sumbawa, pada prinsipya masing–masing SKPD optimis ketika jatuh tempo pada Desember mendatang sudah mencapai 100 persen semua.
