Sumbawa Besar, Gaung NTB
Pasca MoU Gubernur NTB-Kapolda-Danrem dan Kajati tentang Percepatan Pemberantasan Pengrusakan Hutan di Kabupaten Sumbawa, KPHP Batulanteh terus bekerja melakukan sosialisasi bersama seluruh pihak terkait.
Seperti yang berlangsung belum lama, KPHP Batulanteh kembali menggelar sosialisasi yang kedua setelah sebulan yang lalu dilaksanakan di Desa Olat Rawa Kecamatan Moyo Hilir, dengan narasumber dari pihak KPHP Batulanteh, Kejaksaan Negeri Sumbawa, Kodim 1607 dan Kepolisian.
Sosialisasi tersebut bertempat di Moyo Utara dengan peserta seluruh Kepala Desa dan anggota BPD se Kecamatan Moyo Utara, kemudian hadir sebagai narasumber Kepala KPHP Batulanteh, Kasdim 1607 dan dari Satreskrim Polres Sumbawa. dalam kegiatan sosialisasi tersebut juga digelar dialog dengan peserta sosialisasi yang berlangsung sangat menari, karena sejumlah Kepala Desa memeprtanyakan soal Illegal Logging sampai dengan isu penggunaan kawasan berupa soal pal batas dan adanya sertifikat dalam kawasan hutan.
Syamsul yang mewakili Satreskrim Polres Sumbawa, menjelaskan dari aspek pidana terkait dengan illegal logging. Sementara Kasdim Mayor Safii banyak mengupas tentang komitmen TNI dan implementasi MoU tentang Percepatan Pemberantasan Pengrusakan Hutan di Kabupaten Sumbawa
Menurut Safeii, operasi gabungan akan terus dilaksanakan. Mengingat keberadaan MoU akan sangat membantu bagi pelaksanann operasi penindakan ileggal logging di Sumbawa
Sementara Kepala KPHP Batulanteh, Julmansyah, S. Hut., MAP, mengulas aspek pidana dari sisi pemanfaatan kawasan hutan dan penggunaan kawasan hutan. Termasuk solusi atas pemanfaatan kayu di tanah milik atau hutan hak.
Camat Moyo Utara Tajuddin SH yang menjadi moderator menilai pertemuan itu sangat bermanfaat dan dinamis mengingat banyak persoalan yang dapat terkomunikasikan dengan para pihak.
dalam kesempatan itu semua Kepala Desa sepakat akan menyampaikan kepada masyarakat agar tidak melalukan pengambilan kayu secara illegal baik menggunakan sepeda motor atau kendaraan roda 4 lainnya.
