Sumbawa Besar, Gaung NTB
Proyek pembangunan sejumlah ruang rawat inap pada Puskesmas Moyo Utara yang menyerap anggaran tahun 2016 senilai Rp 400 Juta dari APBD murni Pemda Sumbawa, dengan pelaksanaan pekerjaan dipercayakan kepada kontraktor lokal pemenang tender CV KE Sumbawa, terancam molor dan diprediksikan bakal tak rampung sebagaimana diharapkan, mengingat hasil pelaksanaan pekerjaan hingga pertengahan bulan November ini kondisi fisiknya baru mencapai sekitar 38% dengan deviasi fisik yang seharusnya dicapai 75%, sehingga kontraktor tersebut terancam dikenai pemutusan kontrak ataupun denda sesuai dengan ketentuan aturan perundangan yang berlaku.
Bagaimana sikap Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa terkait dengan proyek pembangunan ruang rawat inap (RRI) Puskesmas Moyo Utara tersebut, berikut pernyataan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas setempat Zulkarnaen SKM dalam keterangan Persnya kepada Gaung NTB diruang kerjanya Selasa (15/11) kemarin, membenarkan kalau berdasarkan hasuil evaluasi yang dilakukan Dinas Kesehatan Sumbawa terhadap pelaksanaan proyek pembangunan RRI Puskesmas Moyo Utara yang dipercayakan penanganan pelaksanaan pekerjaannya kepada pemenang tender CV KE Sumbawa itu hingga kini kondisi fisiknya baru mencapai sekitar 38% atau tidak sesuai dengan deviasi fisik yang ditentukan 75%, sementara masa tenggat waktu kontrak berakhir Desember mendatang.
Dalam hal ini kata Zulkarnaen, pihaknya telah memberikan teguran lisan sebanyak dua kali plus surat panggilan terhadap kontraktor pelaksana CV KE Sumbawa tersebut dan mendapat penjelasan dari oknum Hmd selaku pelaksana menyatakan mengalami kendala keterlambatan pembangunan fisiknya akibat kendala tenaga tukang dan financial, oleh karena itu secepatnya kontraktor pelaksana akan dipanggil kembali guna menandatangani surat pernyataan kesanggupan menuntaskan pekerjaan proyek yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kontrak.
Sebab jika sampai dengan tenggat waktu akhir kontrak Desember mendatang ternyata deviasi fisik tidak mencapai 75%, maka sesuai dengan ketentuan Kepres No 70/2010 tentang pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan pemutusan kontrak, namun sebaliknya jika mampu mencapai fisik 75% maka kontraktor pelaksana dapat memperoleh perpanjangan waktu pekerjaan selama 50 hari dengan perhitungan denda perhari satu perseribu dari sisa nilai pekerjaan, oleh karena itu diminta kepada CV KE Sumbawa untuk dapat bekerja secara maksimal melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, pungkas PPK Zulkarnaen SKM.
