Sumbawa Besar, Gaung NTB
Setidaknya hampir 50 persen Tenaga Kerja Indonesia (TKI) khususnya TKI Kabupaten Sumbawa bermasalah, hal itu lantaran dari hulunya sudah bermasalah yakni pada sistem pelayan yang tidak maksimal, sehingga hampir sebagian besar dari para TKI enggan untuk melakukan pengurusan.
Menyikapi hal tersebut Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan menerapkan Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu khusus para TKI.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa, Ir Syafruddin Nur kepada Gaung NTB, Senin (14/11) menyampaikan bahwa pemerintah akan menerapkan program pelayanan tata kelola TKI, hal itu lantaran selama ini sistem pelayanan sering dikeluhkan dan dipermasalahkan, bahkan hampir 50 persen dari TKI Sumbawa hampir bermasalah. “Hal tersebut berdasarkan hasil rapat koordinasi yang langsung dihadiri oleh Bupati Sumbawa atas undangan dari Gubernur NTB”, jelas Ir Syafruddin.
Dalam rapat koordinasi tersebut juga hadir dari KPK dan BNP2TKI, sehingga dari rapat itu disetujui bahwa akan lahir sebuah program yang namanya pelayanan terpadu satu pintu, yang akan diterapkan di 6 Kabupaten di NTB. “Dengan diterapkannya program tersebut nantinya permasalahan TKI baik itu dari hulu dan hilir akan diselesaikan oleh dinas terkait atau Nakertrans,” kata Ir Syafruddin.
Diterapkan program tersebut, nantinya akan ditempatkan pegawai di masing-masing dinas yang terkait, baik itu Nakertrans, Dukcapil, Imigrasi bahkan Kepolisian. “Mereka berada dalam pengawasan SKPD masing-masing, bahkan sampai purna para TKI akan tetap diperhatikan, sehingga menjadi tenaga kerja yang produktif,” lanjut Ir Syafruddin.
Pelayanan yang dimaksud dalam program tersebut, kata Ir Syafruddin, merupakan percepatan pelayanan, yang dulunya prosesnya bisa memakan waktu yang cukup lama, akan tetapi melalui program pelayanan terpadu satu pintu bisa mempercepat proses tersebut. “Penerapan program tersebut akan secepatnya, dan mudah-mudahan Sumbawa terpilih untuk menjalankan program layanan tersebut,” tandas Ir Syafruddin.
