Sumbawa Besar, Gaung NTB
Sebanyak 152 Desa di Kabupaten Sumbawa dalam tahun anggaran 2016 telah memperoleh alokasi dana dari Pemerintah Pusat dengan nilai total mencapai sekitar Rp 182 Miliar lebih. Oleh karena itu pihak Kejaksaan Negeri Sumbawa bersama tim gabungan dari sejumlah leading sektor pekan mendatang akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan pemantauan dan pengawasan sekaligus untuk melihat langsung sejauhmana pelaksanaan pembangunan yang telah diprogramkan, ungkap Plt Kajari Sumbawa Erwin Indrapraja SH MH dalam keterangan Persnya kepada para wartawan diruang kerjanya Senin (14/11) kemarin.
Erwin Indrapaja yang juga Kasi Intel Kejari Sumbawa ini menyatakan sangat menyambut positif langkah yang dilakukan oleh Kapolres Sumbawa terkait dengan program pemantauan dan pengawasan terhadap pemanfaatan dan penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) dengan mengaktifkan peran Babinkantibmas Polri yang berada di tingkat Kecamatan dan Desa, sehingga kedepan langkah sinergitas dengan tim gabungan dapat dilakukan.
Pekan mendatang, lanjutnya, tim gabungan (Timgab) dibawah koordinator Kejari Sumbawa beranggotakan Inspektorat Kabupaten (ITKAB) dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) setempat bersama tim pengawasan tingkat Kecamatan merencanakan akan turun langsung ke lapangan (Desa) guna memantau langsung sejauhmana penggunaan dana tersebut bagi kepentingan pembangunan sesuai program perencanaan yang ditetapkan sebelumnya bersama BPD.
Pemantauan dan pengawasan ini harus dilakukan, terang Jaksa Erwin, karena selain dana yang sangat besar, tiada lain dalam rangka mencegah terjadinya penyimpangan. “Penggunaan ADD tersebut harus tepat sasaran,” tukasnya
“Upaya pencegahan dari penyimpangan wajib dilakukan sejak dini, karena maksud dan tujuan dari adanya dana bantuan Desa dimaksud tiada lain hajatnya untuk menunjang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Desa itu sendiri,” katanya.
Pengawasan juga sangat penting dilakukan secara internal oleh jajaran Badan Perwakilan Desa (BPD). Begitu pula jika ada sorotan yang disampaikan oleh warga masyarakat hendaknya dapat dijadikan masukan positif dan berarti bagi peningkatan kinerja dari Kades dan aparaturnya. “Sebaiknya Kades dan jajarannya tidak alergi dengan kritik maupun masukan,” katanya. Jika ada hal yang dirasakan belum dipahami agar para Kades dapat melakukan koordinasi dan konsultasi hukum dengan pihak Kejaksaan maupun leading sektor terkait lainnya, sehingga segala permasalahan dan kendala yang terjadi dilapangan dapat dicarikan solusinya.
