Sumbawa Besar, Gaung NTB
Kinerja jajaran Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Sumbawa dalam hal perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) patut diacungi jempol. Pasalanya, perolehan PAD dari sektor Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tahun ini kembali melampaui target, bahkan hingga 120 persen hingga bulan ini.
Kadis PU melalui Kepala Bdang Tata Ruang, Dian Sidarta ST, dalam keterangan pers kepada Gaung NTB di ruang kerjanya, Kamis (17/11), menyatakan bahwa dari tiga kegiatan –perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang– yang dilaksanakan dalam tahun anggaran 2016 ini, sampai dengan bulan November ini, PAD telah terlampaui hingga 120 persen. PAD sektor IMB yang dibebankan tahun ini sebesar Rp 650 Juta.
Hasil PAD IMB ini diperoleh dengan baik, terang Dian Sidarta, tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan tetapi melalui strategi dan langkah kongkret dengan melaksanakan sosialisasi secara rutin dan berkesinambungan tentang arti pentingnya memiliki IMB, baik bagi perumahan maupun dalam rangka menunjang usaha. “Kesadaran masyarakat mengurus IMB meningkat,” tukasnya.
//////////RAPERDA BARU
Dian Sidarta juga menjelaskan dari segi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian sesuai dengan program yang direncakan, DPU Sumbawa dalam waktu dekat ini akan segera melakukan kegiatan sosialisasi tentang tata ruang (RTRW) pada dua Kecamatan, Empang dan Alas. Di samping saat ini sebuah tim khusus sedang menuntaskan finalisasi penyusunan regulasi Rancangan Peraturan daerah (Ranperda) untuk dapat diusulkan oleh Pemkab Sumbawa pada tahun 2017 mendatang yakni Ranperda tentang Kawasan Strategis Kabupaten (RSK) Sili Maci Panubu, Ranperda tentang Rencana Detail (RD) detail perkotaan Sumbawa Besar maupun Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) SAMOTA.
Selain itu, perubahan GBS Giogetik dan Review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sumbawa juga harus dilaksanakan, mengingat sejumlah kawasan tata ruang tidak sedikit yang telah berubah sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Hal ini dilakukan tentunya dalam rangka melengkapi regulasi daerah. “Ini menjadi indikator bagi keberhasilan tata ruang,” cetus Dian Sidarta ST.
Dian Sidarta juga menyebutkan, DPU dengan mendapatkan dukungan Satuan Pol-PP dan Diskoperindag yang tergabung dalam sebuah tim Opsgab secara rutin dan berkesinambungan melakukan kegiatan monitoring dan pengawasan secara intensif sekalgus memberikan teguran lisan dan tertulis kepada pemilik bangunan yang berada di sempadan jalan atau yang tidak sesuai dengan peruntukannya, termasuk bangunan gudang yang belum memiliki IMB.
Terkait dengan alih fungsi lahan dari tanah pertanian menjadi tanah pekarangan, kesadaran warga untuk melengkapi dokumen dalam pengurusan sertifikat di BPN cukup tinggi. “Semua ini sangat berkaitan erat untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,” ujarnya.
“Kedepan, bagi sejumlah kawasan strategis yang belum tertangani seperti KSK Empa-Tarano, Batulanteh, KSCT Batubulan, perubahan Runway Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin Sumbawa Besar, Samota dan sejumlah produk regulasi lainnya tentu akan dijadikan skala prioritas bagi penyelesaiannya, karena itu review RTRW harus dilakukan secara intensif,” pungkas Dian Sidarta ST.
