Mataram, Gaung NTB
Ketua Komisi II DPRD Nusa Tenggara Barat Lalu Jazuli Azhar menyoroti mangkraknya rumah potong hewan (RPH) bertaraf internasional di Banyumulek, Kabupaten Lombok Barat sehingga tidak memberikan efek ekonomi bagi daerah.
“Saya sayangkan tidak difungsikan. Padahal harapannya bisa memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat,” kata Lalu Jazuli Azhar, di Mataram.
Menurut dia, jika memang tidak bisa dikelola oleh pemerintah atau badan usaha milik daerah (BUMD), sebaiknya RPH tersebut diberikan pengelolaannya kepada pihak swasta yang benar-benar memiliki komitmen untuk berbisnis.
Jazuli juga menyayangkan sikap PT Gerbang NTB Emas (GNE) selaku BUMD NTB, yang belum mampu mengelola keberadaan aset daerah bernilai miliaran rupiah tersebut.
Jika memang membutuhkan modal, seharusnya perusahaan daerah itu mengajukan proposal ke dewan. “Tapi memang urusan yang berbau bisnis tidak jalan di pemerintah karena kurang jiwa wirausahanya,” ucap politisi Partai Gerindra ini.
Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB H Aminurrahman, mengatakan pihaknya tidak mengetahui secara pasti penyebab mengapa PT GNE belum mampu mengelola RPH Banyumulek, meskipun sudah dilengkapi dengan fasilitas bertaraf internasional.
“Itu adalah aset pemerintah daerah yang diberikan hak pengelolaan ke GNE dengan harapan bisa berkontribusi terhadap pengembangan nilai ekonomi sektor peternakan, khususnya sapi,” katanya.
PT GNE, kata dia, sudah diberikan kuota untuk mendatangkan sapi potong dari Pulau Sumbawa yang harganya relatif lebih murah dibandingkan membeli di Pulau Lombok. Namun kebijakan tersebut juga belum mampu dimanfaatkan untuk menjalankan bisnis sapi potong.
Padahal, kata Aminurrahman, provinsi lain, seperti Jakarta dan Kalimantan membeli sapi potong dari Pulau Sumbawa setiap tahun untuk dijual lagi dagingnya kepada masyarakat di daerahnya.
“Orang lain dari luar NTB mampu membeli dengan harga yang sama di peternak yang sama, tapi tetap bisa untung. Yaa silakan diartikan, kenapa RPH Banyumulek tidak bisa jalan seperti itu,” ucapnya.
RPH Banyumulek semula dikelola perusahaan swasta PT Citra Agro Lombok dengan durasi kerja sama selama 20 tahun terhitung 2001, namun dilanda kebangkrutan sehingga dialihkan ke perusahaan swasta lainnya, dan diambilalih PT GNE.
RPH bertaraf internasional itu merupakan salah satu dari 10 RPH serupa di Indonesia, yang dipersiapkan untuk pemotongan sapi dengan produksi higienis.
