Sumbawa Besar, Gaung NTB
Program DPD KNPI Kabupaten Sumbawa, di bawah kepemimpinan, Alwan Hidayat, SPd.I, terus berlanjut. Program kali ini berupa dialog Kebhinekaan. Kegiatan yang bertemakan ‘perbedaan itu rahmat, bersatu itu amanat jangan robek merah putih II’ itu dipusatkan di Kantor DPD KNPI, Rabu (23/11).
Kegiatan tersebut menghadirkan Lembaga Adat Tanah Samawa (LATS) yang diwakili oleh Drs H HM Jihad sebagai narasumber. Kemudian Ketua Forum Komunikasi Lintas Etnis (FKLE) Kabupaten Sumbawa, Drs H Arif, MSi, dan Kapolres Sumbawa, yang diwakili Kasat Bimas, AKP Muslihin.
Peserta dialog berangkat dari perwakilan 19 etnis di Kabupaten Sumbawa. Ada juga perwakilan sejumlah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Organisasi Kepemudaan (OKP) yang berhimpun, PK KNPI, hingga perwakilan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi swasta di Sumbawa.
Tidak hanya sekedar berdialog, forum yang dimoderasi oleh Dedi Susanto itu, menyatakan komitment mereka untuk menjaga keuntuhan NKRI dalam bingkai Kebhinekaan.
Komitmen bersama ini tertuang melalui teks deklarasi Kebhinekaan, yang dibacakan secara bersama-sama. Kemudian ditandatangani oleh Ketua FKLE yang mewakili 19 etnis, LATS dan Polres Sumbawa.
“Bahwa Tau Samawa adalah masyarakat yang berketuhanan yang maha Esa. Menjunjung tinggi kebhinekaan dan kesetaraan di antara semua keragaman yang ada”, begitulah bunyi salah satu item dalam teks deklarasi tersebut.
Di item lainnya, peserta dialog komit untuk saling menghargai perbedaan agama, etnis agar terciptanya suasana damai di Sumbawa. Kemudian komit menjaga keutuhan NKRI.
Di samping itu, peserta juga komit untuk menjaga kerukunan dalam beragama, berbangsa dan bernegara berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Selain itu, peserta juga menyatakan komitment untuk menolak sagala bentuk faham maupun tindakan radikalisme dan teror atas nama Agama dan etnis.
Terakhir, mereka juga komit untuk memelihara dan mengembangkan prinsip kriksalamat tau ke tana Samawa. ‘Katakit ko Nene, kangila boat lenge’. Dalam bahasa Indonesianya berarti ‘Takut kepada tuhan dan malu melakukan tindakan yang tidak terpuji atau merugikan diri mapun orang lain’.
Ketua DPD KNPI Kabupaten Sumbawa, Alwan Hidayat, SPd.I, mengatakan dialog Kebhinekaan ini sengaja digelar sebagai salah satu upaya pemuda, khusunya KNPI dalam menjawab kondisi berbangsa dan bernegara saat ini.
Sebut saja kasus penistaan Agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI non aktif, Basuki Tjahaja Purtama atau Ahok. Kasus ini sempat mengundang reaksi besar umat Muslim di Indonesia, untuk berdemonstrasi. Perkataan Ahok terkait Al-Maidah 51 dinilai menciderai keyakinan dan kerukunan antar umat beragama. Melalui aksi tanggal 4 November 2016 lalu masyarakat menuntut agar Ahok diproses hukum.
Namun setelah ditetapkan sebagai tersangka, lanjut dia, muncul lagi rencana aksi besar-besaran yang diagendakan pada 25 November dan pada 2 Desember mendatang. DPD KNPI menilai, gerakan yang terbangun sudah tidak murni lagi sebagai gerakan bela Islam.
Melainkan telah terkontaminasi kepentingan politik pihak tertentu. “Ini berpotensi memecah belah. Kan sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kami berharap agar masyarakat menghargai proses hukum yang berjalan. Mari kita kawal sama-sama. Kalau pun mau tidak mau akan ada demo nantinya, itu sah-sah saja. Itu hak masing-masing. Namun harapan DPD KNPI, jangan sampai anarkis apalagi sampai menjurus kepada perpecahan. Harmonisasi beragama, berbangsa dan bernegara harus kita junjung tinggi,” harapnya.
Konteks lokal, dialog Kebhinekaan juga tidak kalah penting. Agar tak terulang peristiwa kelam yang dikenal dengan tragedi 221 di masa mendatang. ‘’Itu kecelakaan sejarah. Jangan sampai terulang lagi di Sumbawa. Tolong jangan cinderai nama baik orang Sumbawa yang dikenal Wellcome terhadap para pendatang,’’ pungkasnya.
