Taliwang, Gaung NTB
Setelah melalui proses yang cukup panjang dan sempat memakan waktu dua tahun lamanya, Syafruddin Denni SE, akhirnya resmi dilantik dalam sidang Paripurna Istimewa, Pengambilan Peresmian dan Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Pengganti Antar Waktu (PAW) masa jabatan 2014 – 2019.
Agenda yang berlangsung, Selasa, (22/11), di ruang sidang utama ini sedianya dilaksanakan pukul 08.00 Wita. Namun, sempat molor beberapa menit.
Itu dikarenakan pihak DPRD setempat, saat itu tengah melakukan kesiapan menunggu surat Penegasan yang dikirim via faximail oleh Pemprov NTB, No. 120/961/Adm.Pem/2016, yang ditandatangani Sekda Provinsi NTB.
Kendati sempat molor, tapi tidak mengurangi semangat dari konstituen/pendukung untuk menyaksikan momen tersebut.
Memang sempat ada kekhawatiran, karena gedung parlemen sempat dikejutkan pada Senin malam (21/11), dimana pimpinan DPRD, sempat menerima surat resmi dari kuasa hukum Irawansyah SPd, tertanggal 21 Nopember 2016, tentang pemberitahuan isi putusan sela yang diterbitkan Pengadilan Negeri (PN) Sumbawa, atas Perkara No. 42/Pdt.sus.parpol.2016/PN-SBW.
Setelah menerima surat dari kuasa hukum, DPRD langsung menggelar rapat Bamus. Rapat tersebut menghasilkan dua keputusan, pertama rapat Bamus tidak membatalkan keputusan rapat Bamus sebelumnya tentang jadwal pelantikan, (Senin, 22/11).
Kedua, meminta kepada pimpinan untuk segera berkoordinasi dengan Pemprov NTB, terkait adanya putusan sela PN Sumbawa, atas gugatan yang diajukan Irawansyah.
Dari koordinasi tersebut ungkap Ketua DPRD KSB, Muhammad Nansir, ST, MM, yang ditemui Gaung NTB, pelantikan dilaksanakan berdasarkan surat penegasan yang dimaksud. Kendati demikian pihaknya bukan menganggap tak ada persoalan soal. Namun itu bentuk komunikasi dengan pemerintah provinsi. “Sebelumnya, ada SK Gubernur NTB yang memerintahkan DPRD melakukan pelantikan. Tetapi tadi malam kami menerima surat putusan sela dari kuasa hukum Irawansyah. Tentu kami wajib memastikan kepada Gubernur, sehingga keluarlah surat penegasan itu,” terang Nasir.
Informasi yang diserap Gaung NTB, prosesi PAW kali ini terbilang sangat menegangkan jika dibanding pelaksanaan-pelaksanaan sebelumnya. Ini karena adanya putusan sela dari PN Sumbawa, yang di serahkan oleh kuasa hukum Irawansya SPd, yang menuntut semua unsur di lembaga tersebut tak terkecuali unsur pimpinan DPRD hingga jajaran kesekretariat DPRD mulai dari PNS hingga PTT harus bekerja maraton pada Senin (21/11), hingga Selasa (22/11) dini hari.
Proses PAW sendiri berjalan dalam suasana aman, tertib lancar di bawah pengamanan sejumlah personil dari Polres Sumbawa Barat dan Brimob.
