Sumbawa Besar, Gaung NTB
Masyarakat kini lebih mudah apabila hendak menyampaikan keluhan kepada pemerintah tentang pelayanan public, Pasalnya, Pemda Sumbawa telah membentuk Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat(“LAPOR”).
Sebuah aplikasi pengaduan berskala nasional sebagai sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) yang dikordinasikan langsung oleh staf Keprisidenan serta berkordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).
Masyarakat tidak perlu takut apabila keluhan itu tidak direspon karena ada waktu yang diberikan setelah masuk aplikasi. Apabila pemerintah tidak merespon maka akan masuk ranah Ombudsman dan kemungkinan besar masuk ranah pidana. LAPOR wajib diterapkan di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia.
Untuk mempersiapkan LAPOR, hari ini (Senin (28/11) Pemda akan gelar Rakor Pelayanan Publik sebagai salah satu rangkaian kegiatan Forkopamda (Forum kordinasi pimpinan daerah) yang diikuti oleh seluruh SKPD dengan menggandeng beberapa narasumber yakni salah satunya Ombusmand RI, hal ini disampaikan Kabag Organisasi Ishak,SSos didampingi Kasubag Ketatalaksanaan Bagian Organisasi Sekretariat daerah (Setda) Jufrie,SSi MM kepada Gaung NTB, belum lama ini.
Untuk mulai menerapkan LAPOR jelas Ishak, Pemda akan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Bupati terkait penunjukan beberapa admin di tingkat SKPD yang bertanggung jawab untuk mengelinkkan pengaduan yang disuarakan masyarakat lewat LAPOR dengan admin penghubung di staf kepresidenan. Disebutkanya, LAPOR langsung dikelola oleh pemerintah pusat jadi admin didaerah hanya menghimpun keluhan yang masuk kedaerah saja. “Nanti LAPOR akan dihandel oleh admin penghubung yang ada di SKPD yang menangani IT yakni Dinas Kominfo dan Statistik pada 2017 dengan tetap berkordinasi dengan bagian organisasi sebagai kordinator pelayanan publik. Selain itu, Admin di SKPD wajib menghimpun semua keluhan yang disampaikn masyarakat baik yang berkaitan dengan tugasnya maupun tidak. Misalnya, admin didinas kesehatan kemudian ada masyarakat keluhkan masalah jalan maka wajib dilaporkan ke Pusat nanti staf keprisidenan yang akan meneruskan ke unit kerja itu.
Jufri menambahkan, Dalam LAPOR ada waktu yang diberikan bagi pemerintah untuk merespon keluhan yang disampikan masyarakat yakni selama 30-60 hari.
“Masyarakat bisa melaporkan apapun. Misal, pelayanan BPJS kesehatan, masalah jalan, social, kependudukan bisa juga melaporkan pelaksanaan program prioritas. Supaya cepat direspons pemerintah” katanya
Disamping itu, admin di SKPD wajib terima laporan walaupun tidak punya tupoksi tentang itu.
Lebih jauh sambungnya, wajib keluhan dimasukan ke Aplikasi nanti admin di pusat yang akan memilah ke Kementerian dan instansi mana keluhan itu disampaikan. Untuk tindak lanjut keluhan yang sudah masuk, dapat langsung terlihat karena ada batas waktu mulai dari 30-60 hari. Apabila tidak ada jawaban juga maka masuk ranah ombudsman. Tentu keluhan itu diverifikasi dulu yang akan dilakukan oleh admin LAPOR pusat jadi admin penghubung didaerah tinggal masukan aja keluhannya.
“Semoga kita bisa cepat menerapkan LAPOR agar keluhan masyarakat tentang pelayanan publik bisa tersampaikan ke pemerintah pusat” harapnya.
