Sumbawa Besar, Gaung NTB
Pergantian Antar Waktu (PAW) kader Hanura Irawansyah SPd dari keanggotaannya di DPRD KSB masa bhakti 2014 – 2019 oleh koleganya Syafruddin Deni SE yang telah dilantik dan diambil sumpah jabatannya secara resmi berdasarkan SK Gubernur oleh Ketua DPRD KSB Muhammad Nasir ST MM pada sidang parpipurna istimewa DPRD setempat Selasa (22/11) lalu mendapat tanggapan pro kontra dari berbagai kalangan, termasuk dari seorang praktisi hukum di daerah ini Advocat Burhanuddin Jebang SH yang menilai pelantikan tersebut cacat dan batal demi Hukum.
Syafruddin Deni SE dilantik dengan tidak mengindahkan putusan sela Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar diketuai Hari Suprianto SH MH tertanggal 21 November 2016.
Menurut praktisi hukum yang kini bergabung di Partai Hanura itu, dalam keterangan Persnya kepada Gaung NTB di ruang Posbakum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Senin (28/11), tindakan yang dilakukan oleh Pimpinan DPRD KSB menyalahi aturan hukum. Semestinya Ketua DPRD KSB memperhatikan putusan sela yang tidak memperkenankan adanya proses hukum PAW sampai dengan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkrach), mengingat masalah pokok perkara gugatan permohonan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diajukan oleh Penggugat Irawansyah sedang dalam proses penanganan.
Sebagai seorang praktisi hukum, terang Bur Jebang SH, dirinya sangat sependapat dengan pernyataan yang dikemukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Hj Sri Sulastri SH MH terkait dengan putusan sela dimaksud, dan pihaknya sangat menyayangkan pihak DPRD KSB yang tak bisa bersabar ataupun menunda pelantikan. “Produk hukum Pengadilan berupa putusan sela tidak boleh dibandingkan statusnya dengan SK Gubernur,” katanya.
Bur Jebang SH juga menyatakan soal SK Gubernur NTB itu sendiri sah-sah saja dan tidak perlu dipermasahkan, tetapi terkait dengan putusan sela tersebut seharusnya ditaati, bukan sebaliknya dilecehkan. “Padahal jika dilihat cukup banyak referensi hukum yang dapat dijadikan acuan seperti kasus SK Gubernur Jawa Barat, justru oleh DPRD tidak melaksanakan pelantikan PAW terhadap anggota DPRD setempat karena adanya putusan sela Pengadilan mengingat perkara pokoknya sendiri sedang dalam proses. Artinya disini DPRD Jawa Barat sangat menghargai proses hukum yang sedang berjalan,” paparnya. “Apa salahnya bersabar menunggu putusan Inkrach, barulah dilaksanakan,” tukasnya.
